Berita

Politisi PKS Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Anak Buah Moeldoko Santai Saja, Tidak Perlu Sampai Menuding JK Sedang Provokasi

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 10:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah tidak perlu mengeluarkan reaksi berlebih dalam menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla yang mempertanyakan cara mengkritik yang tidak berujung laporan polisi.

Begitu tegas politisi PKS Muhammad Nasir Djamil menanggapi pernyataan Tenaga Ahli KSP Ade Irfan Pulungan yang seolah menuding JK sedang memprovokasi atau memanas-manasi rakyat.

Anggota Komisi II DPR RI menilai, seharusnya pemerintah memperbaiki kesalahannya dan membuktikan bahwa hal itu tidak benar.


“Menurut saya santai saja sebenarnya, pemerintah dan seluruh orang yang ada di dalamnya, santai saja dalam menanggapi kritik-kritik. Toh kritik itu juga masih normatif,” ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/2).

Nasir mengurai bahwa Seskab Pramono Anung sempat meminta masyarakat untuk mengkritik lebih keras dan pedas. Atas alasan itu, dia menilai bahwa kritik yang dilontarkan Jusuf Kalla tak perlu direspon anak buah Moeldoko secara berlebihan lantaran kritik tersebut masih tergolong normatif.

“Jadi, tidak perlu kemudian balik menuding, atau balik menuduh Pak JK memanas-manaskan dsb. Justru sebagai orang yang pernah duduk di pemerintahan, Pak JK tentu lebih tahu bagaimana memberikan kritiknya terhadap pemerintah yang sedang berkuasa saat ini,” katanya.

Legislator Fraksi PKS dari Aceh ini meminta pihak Istana untuk mengundang Jusuf Kalla untuk turut memperbaiki sistem pemerintahan yang dinilainya kurang baik.

“Intinya santai saja lah menanggapi ini. Jangan kemudian membuka polemik di ruang publik,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya