Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko/Net
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko didesak untuk fokus membantu Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19, dibanding cawe-cawe partai lain untuk bersiap menghadapi Pilpres 2024.
Desakan itu disampaikan langsung oleh kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Rakyat Bersama Jokowi (GN RBJ). Mereka merespon adanya dugaan keterlibatan Moeldoko dalam kekisruhan di tubuh Partai Demokrat.
Menurut Ketua Umum (Ketum) GN RBJ, Adi Kurniawan, Moeldoko yang juga mantan panglima TNI seharusnya fokus membantu Presiden Jokowi dalam menangani Covid-19 sampai benar-benar pulih. Bukan malah sibuk melakukan manuver politik.
Sebab, sejauh ini pemerintah terlihat belum mampu menangani persoalan pandemi. Bahkan, pemerintah dianggap telah gagal menangani persoalan tersebut.
"Sudah setahun lebih persoalan pandemi ini menimpa Indonesia bukannya pulih malah semakin terpuruk. Rakyat makin sulit buat bertahan hidup, sementara data angka Covid-19 makin meningkat setiap harinya," kata Adi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/2).
Ketum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) ini juga mengaku sangat menyesalkan langkah Moeldoko terkait isu kudeta di tubuh partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, hal tersebut sangat kontraproduktif atau bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Jokowi dalam memulihkan kondisi Indonesia agar keluar dari situasi pandemi.
"Pak Moeldoko seharusnya tidak bodoh dalam mengambil tindakan. Apalagi beliau adalah pejabat publik yang dipercaya menjadi perpanjangan tangan presiden. Ini sangat tidak dibenarkan bahkan tidak patut didukung," kata Adi.
Adi meminta Moeldoko agar segera menghentikan kegaduhan tersebut dengan meminta maaf sekaligus mengklarifikasi kepada rakyat terkait dugaan keterlibatannya dalam isu kudeta.
"Apalagi ini menyangkut nama baik presiden dan pemerintah. Jangan sampai kepercayaan rakyat makin berkurang. Moeldoko jangan buat gaduh, fokus tangani pandemi Covid-19 lebih penting ketimbang urus Partai Demokrat," pungkasnya.
