Berita

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Said Didu/Net

Politik

JK Tanya Cara Mengkritik, Kwik Kian Gie Ketakutan, Din Dicap Radikal, Said Didu: Masihkah NKRI Baik-baik Saja?

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 08:26 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sejumlah tokoh nasional mulai menyoroti kualitas demokrasi di era Presiden Joko Widodo. Mayoritas, mengkritik kebebasan berpendapat yang dirasa mulai mengkhawatirkan.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Said Didu bahkan bertanya-tanya apakah NKRI masih aman setelah sejumlah tokoh bangsa tidak tahu cara mengkritik dan ketakutan untuk berpendapat.

Bahkan ada juga di antara para tokoh itu yang dilaporkan atas tuduhan “mengada-ada” dan tak jarang pula menjadi bulan-bulanan cemoohan para buzzer.


“Jika pak JK sudah tidak tahu cara kritik yang aman, Pak Kwik Kian Gie sudah ketakutan, Pak Din Syamsuddin sudah seenaknya dicap radikal. Pak Rizal Ramli, Pak Sudjiwotedjo, Bu Susi Pudjiastuti jadi bulan-bulanan buzzerp dan banyak tokoh dibui karena kritik, apakah NKRI masuh baik-baik saja?” tanyanya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (14/2).

Dalam sebuah acara PKS, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mempertanyakan cara mengkritik pemerintah yang aman, sehingga tidak dipanggil polisi. Pertanyaan itu muncul seiring ajakan Presiden Jokowi kepada rakyat untuk lebih kritis pada pemerintah.

Sementara Kwik Kian Gie secara gamblang menyatakan bahwa dirinya mengalami ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya saat hendak memberikan kritik pada pemerintah.

Din Syamsuddin beberapa waktu lalu dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) oleh Gerakan Anti Radikal (GAR) ITB atas tuduhan sebagai tokoh radikal.

Sedangkan di jagad maya, kritik keras dari Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli selalu dikacaukan dengan serangan pribadi yang dilakukan oleh para buzzer. Rizal Ramli menyebut serangan buzzer itu sebagai upaya pembunuhan karakter para pengkritik.

Hal serupa dialami oleh budayawan Sudjiwotedjo dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya