Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net
UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan transaksi elektronik. Tapi kekinian, malah dijadikan alat gebuk untuk yang berbeda pendapat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra pun menyebut bahwa demokrasi Indonesia saat ini memang sedang terjerembab di titik nadir. Di mana orang berpendapat pun orang mulai khawatir.
Mengutip data Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara SAFEnet dan Amnesty International, Herzaky mengatakan bahwa kasus kebebasan berekspresi yang terkait UU ITE telah naik lebih dari tiga kali lipat di era pemerintahan Joko Widodo dibandingkan pemerintahan SBY.
“Dari 74 kasus pada masa pemerintahan SBY (2009 hingga 2014) menjadi 233 kasus pada pemerintahan Jokowi (2014 hingga 2019),†urainya kepada wartawan, Minggu (14/2).
Atas dasar itu, sambung Herzaky, menjadi wajar jika publik skeptis merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif mengkritik. Menurutnya, bukan masyarakat yang kurang aktif mengkritik, melainkan pemerintah yang seakan tak bisa menerima kritik.
“Ada pandangan yang berkembang di publik, kalau sedikit kritik saja ke pemerintah, bakal langsung ditangkap. Dijerat dengan UU ITE. Gagal dengan UU ITE, digunakanlah aturan terkait Covid-19,†sambungnya.
Selain itu, ada juga ancaman serbuan para buzzer di media sosial. Serangan berupa fitnah dan hoax, bahkan doxing merupakan hal yang sering kali terjadi terhadap pengkritik kebijakan pemerintah. Komunikasi di dunia maya, tak lagi nyaman akibat kehadiran para buzzer ini.
“Kenyataan ini memberikan lampu kuning untuk demokrasi Indonesia,†tegasnya.
