Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Beijing Enggan Beri Data Mentah Corona, AS: Laporan Harus Bebas Intervensi China!

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 06:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penolakan China untuk memberikan data mentah kasus-kasus awal wabah Covid-19 kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memancing kritikan tajam dari Amerika Serikat (AS).

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan juga menyatakan keprihatinan Washington atas laporan tim ahli WHO terkait misi asal-usul virus corona.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (13/2), Sullivan mencatat pentingnya melindungi kredibilitas WHO, mengingat Presiden Joe Biden juga telah membatalkan rencana pendahulunya, Donald Trump untuk keluar dari badan PBB itu.


"Melibatkan kembali WHO juga berarti mempertahankannya pada standar tertinggi. Kami memiliki keprihatinan yang mendalam mengenai cara temuan awal investigasi Covid-19 dikomunikasikan dan pertanyaan mengenai proses yang digunakan untuk menjangkau mereka," kata Sullivan, seperti dikutip Reuters.

Sehari sebelumnya, Jumat (12/2), Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kemungkinan mengenai asal-usul virus corona masih terbuka. Pernyataan itu muncul setelah Washington ingin meninjau kembali data dari tim ahli yang dipimpin oleh WHO untuk melakukan misi penyelidikan asal-usul virus corona ke China selama empat pekan.

Dalam laporan awalnya, tim ahli menyebut tidak menemukan indikasi bahwa virus corona lolos dari laboratorium Wuhan yang selama ini diklaim oleh Trump.

"Laporan ini harus independen, dengan temuan ahli yang bebas dari intervensi atau perubahan oleh pemerintah China," tegas Sullivan.

"Untuk lebih memahami pandemi ini dan bersiap untuk pandemi berikutnya, China harus menyediakan datanya sejak hari-hari paling awal wabah," tambahnya.

Ahli penyakit menular dari Australia yang menjadi anggota tim ahli, Dominic Dwyer menyebut pihaknya telah meminta data mentah 174 kasus pertama Covid-19 di China pada Desember 2019, serta kasus-kasus lainnya. Kendati begitu, data yang diberikan hanya ringkasan.

"Entah karena alasan politik atau waktu atau sulit. Tapi apakah ada alasan lain mengapa datanya tidak tersedia? Saya tidak tahu. Kita hanya akan berspekulasi," tandas Dwyer.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya