Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (YIM) mempertanyakan pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait mandeknya demokrasi bisa membuah sebuah pemerintahan runtuh.
Yusril berpandangan, pernyataan JK 'Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh' bisa berbanding terbalik.
"Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh, kata Jusuf Kalla. Tetapi bisa juga terjadi sebaliknya, jika demokrasi dijalankan, negara yang akan runtuh," ujar Yusril, Sabtu (13/2).
Menurut pakar hukum tata negara ini, bukan hanya pemerintahan yang akan jatuh jika sistem demokrasi di Indonesia tetap seperti ini, negara juga bisa runtuh.
"Persoalan mendasarnya adalah demokrasi yang bagaimana yang mau dijalankan," kata Yusril.
"Dari dulu kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi kita. Bongkar pasang konsep gak selesai-selesai. Sistem dan rincian pelaksanaan Pemilu lima tahun sekali bongkar pasang, sistem kepartaian juga begitu. Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang gak selesai-selesai," sambungnya.
Yusril menambahkan, pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, terus menerus dibongkar pasang. Sehingga, konsep demokrasi akhirnya menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri.
"Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir," cetusnya.
"Demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru: kekuatan uang dan modal. Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan? Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan pemerintah akan jatuh, ya mungkin saja. Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh," demikian Yusril.
