Berita

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin/Net

Politik

Dituding Radikal, YTI Pamerkan Seabrek Sepak Terjang Din Syamsuddin Dalam Perdamaian Dunia

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 03:13 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelaporan terhadap Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan dalih radikal merupakan tindakan berlebihan dan sangat tendensius.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Tonggak Indonesia (YTI), Masmulyadi setelah mencermati laporan oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB).

“Saat ini sedikit-sedikit orang saling melaporkan, padahal sepele yaitu perbedaan pandangan dan sikap politik. Termasuk pelaporan Pak Din,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (12/2).


Sikap lapor-melapor tersebut sama saja makin menurunkan kualitas demokrasi. Padahal, perbedaan pandangan adalah hal biasa dalam kehidupan politik dan demokrasi dan baiknya diselesaikan melalui proses dialog dan saling menyapa.

“Terlalu berlebihan jika kebiasaan saling melapor ini diteruskan dan semakin memperburuk kualitas demokrasi kita. Sebagai orang timur, mestinya yang dikedepankan itu dialog dan saling berkomunikasi agar persoalannya selesai," jelas Masmulyadi.

Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2006-2008 ini memandang, laporan GAR ITB adalah tindakan gegabah dan mencerminkan ketidakpahaman terhadap pikiran-pikiran Din Syamsuddin.

Padahal, Din Syamsuddin adalah tokoh perdamaian yang sudah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan. Mulai dari World Conference on Religions for Peace (WCRP), aktif dalam misi perdamaian di Filipina Selatan sebagai member of International Contact Group for Peace (ICG) serta Rohingnya, Presiden Asia Committee on Religions for Peace (ACRP) serta penggagas Islam Wasathiyah.

“Mungkin mereka belum kenal Pak Din, sehingga menuduhnya radikal karena berbeda pendapat," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya