Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Tak Punya Riwayat Membangkang, Parpol Putar Balik Tolak Revisi UU Pemilu Karena Loyal Pada Jokowi

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 03:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap balik kanan partai politik anggota koalisi pemerintahan Jokowi yang menolak revisi UU Pemilu lebih disebabkan karena loyalitas pada Presiden Joko Widodo.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat dinihari (12/2).

Selama ini Adi mengamati partai politik yang menjadi anggota koalisi Kabinet Indonesia Maju tidak pernah membangkang pada kemauan politik Jokowi.


"Satu-satunya faktor yang bisa dijelaskan adalah loyalitas parpol terhadap presiden. Itu saja titik. Parpol koalisi tak punya riwayat membangkang kehendak Jokowi," demikian kata Adi Kantor Berita Politik RMOL.

Adi mengaku heran mengapa partai politik tidak melakukan manuver. Padahal, sikap putar balik parpol yang menyepakati membatalkan revisi UU Pemilu akan mengakibatkan kerugian.

"Padahal kalau UU Pemilu tak direvisi ada parpol koalisi yang diuntungkan dan dirugikan," demikian kata Adi.

Awalnya Komisi II DPR sepakat melakukan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Kesepakatan untuk revisi itu kemudian dilanjutkan di Badan legislasi.

Sikap parpol berubah usai PPP dan PKB yang kemudian menolak. Penolakan secara beramai-ramai dilakukan PDIP, Golkar, Gerindra dan PAN usai pertemuan politik Jokowi dengan petinggi parpol di Istana.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya