Ketua Umum Forum Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arief Poyuono/Net
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendapat kiriman surat terbuka dari orang dekat Presiden Joko Widodo.
"Selamat sore Pak Menko yang terhormat. Saya ingin memberikan pandangan terhadap isu yang sedang berkembang saat ini," ujar Arief Poyuono di awal surat terbukanya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/2).
Ketua Umum Forum Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memulai pembahasan dengan menggambarkan posisi Indonesia yang sudah meraih kedaulatannya sebagai negara sejak tahun 1945.
Dia mengatakan, Indonesia terwujud atas buah pikiran hingga akhirnya menjadi bangsa yang mandiri di segala sektor kehidupan.
"Dengan sumber daya yang dimiliki dan masyarakat yang besar menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kuat di kawasan Asia," ucap Arief.
Namun menurutnya, perjuangan dari negara yang dipopulerkan Alfred Russel dengan nama
The Malay Archipelago ini belum selesai, karena harus tetap diisi dengan upaya-upaya kemandirian untuk mencapai cita-cita besar bangsa.
Apalagi setelah mengamati perkembangan terkini, Arief melihat negara dalam kondisi terombang-ambing dan seolah tidak memiliki pendirian yang kokoh, utamanya ketika berhadapan dengan masalah intervensi asing yang mulai masuk melalui ruang-ruang digital seperti media sosial (medsos).
"Perlu diperhatikan bahwa di banyak negara lini-lini media yang dikuasai oleh perusahaan sosial media telah turut campur dalam ekosistem politik suatu negara," tuturnya.
Sebagai contoh, politisi Partai Gerindra ini memaparkan tentang apa yang dilakukan Facebook terhadap politik di sejumlah negara barat dan termasuk Indonesia.
"Facebook telah berani melakukan pengaturan pemberitaan politik di Amerika, Kanada, Brasil, dan Indonesia melalui sosial media yang dapat berujung pada penggiringan opini," paparnya.
Dalam kontesk itu, Facebook kata Arief justru menikmati debat politik yang mungkin saja terjadi di ruang publik, dan sangat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.
Bahkan menurut Arif, ada contoh lain yang mungkin saja terjadi di Indonesia. Yaitu seperti perlakuan Twitter terhadap mantan presiden Amerika, Donald Trump, yang akunnya diblok permanen dan tidak diizinkan kembali membuat akun baru.
"Akankah hal ini juga terjadi kepada tokoh-tokoh nasional kita, termasuk Presiden Jokowi?" tanyanya.
Melihat dua contoh gelagat perusahaan medsos tersebut, Arief memandang perlu bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk mencurigai dan mengusut, agar Indonesia tidak dirugikan atas intervensi para pihak asing.
"Platform sosial media telah menempatkan diri mereka sebagai penguasa dunia maya, dan menentukan hitam putihnya politik di berbagai negara, termasuk Indonesia," kata Arief.
"Bahkan upaya Sri Mulyani (Menteri Keuangan) untuk menerapkan pajak digital sebagai wujud kedaulatan bangsa, telah digagalkan oleh platform digital asing ini," sambungnya.
Maka dari itu, Arief tidak ingin praktek-praktek kotor pemilik platform digital asing ini dibiarkan terus menerus. Karena dia menyaksikan dampak yang ditimbulkan di Indonesia bisa sampai kehilangan kendali atas kedaulatan negara.
Arief pun memberikan masukan kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam surat terbukanya ini, agar pemerintah mengambil langkah strategis mengatur pihak asing yang masuk dari platform digital.
Dia meyakini, masyarakat akan berdiri di belakang Pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara ini, khususnya kedaulatan digital.
"Segeralah buat peraturan yang melindungi negara ini dari perpecahan, eksploitasi ekonomi, dan kehilangan identitas budaya dari pihak asing. Jangan biarkan berlarut-larut menjadi besar membakar sendi-sendi kedaulatan negara," Arief Poyuono menegaskan.
"Perjuangan segenap bangsa tidak akan mudah, namun saya yakin Indonesia akan terus menjadi negara yang kuat," tukasnya.
