Berita

Ketua Umum Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi) Jawa Tengah, Bambang Mugiarto/Net

Politik

Kontroversi Nama Ganjar Di Soal Buku Pelajaran, PT TS Harus Tanggung Jawab

RABU, 10 FEBRUARI 2021 | 13:53 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kontroversi soal di buku terbitan PT Tiga Serangkai (TS) yang telah menimbulkan keresahan mendapat tanggapan dari Ketua Umum Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi) Jawa Tengah, Bambang Mugiarto.

Seperti diketahui, dalam buku "Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti" terbitan PT TS tahun 2020 tersebut, terdapat soal 'Ganjar tidak pernah bersyukur. Setiap Idul Adha, tidak pernah berkorban dan tidak pernah sholat'.

Bambang menilai, soal di dalam buku tersebut potensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karenanya, dia meminta Penerbit Tiga Serangkai harus bertanggung jawab.


"Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama Ganjar Pranowo, tetapi soal seperti ini berpotensi menggiring tafsir kepada siswa bahwa nama Ganjar identik dengan Gubernur Jawa Tengah. Ini berbahaya," kata Bambang, Rabu (10/2).

"Saya mencium ada nuansa politik praktis dalam materi buku. Mengarah pada doktrin politik kepada peserta didik," sambungnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Selain itu, Bambang juga berharap pihak kepolisian bisa berperan aktif dengan memanggil pihak Tiga Serangkai, agar ada klarifikasi.

"Supaya jelas dan diketahui apa maksud dari konten soal yang menyebut nama 'Ganjar' itu," tegasnya.

Bambang juga meminta, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) untuk segera merespons kasus ini. Menurut dia, penerbit sebagai anggota terikat untuk menangani keluhan dari konsumen baik secara tertulis maupun lisan.

Menurut dia, seharusnya PT TS belajar dari kasus sebelumnya. Karena penerbit tersebut juga pernah diprotes keras oleh KPAI karena buku berbau masturbasi. Jika terus melakukan kesalahan, jangan salahkan jika masyarakat bertindak.

"Setahu saya ada kode etik yang mengikat bagi penerbit. Sebagai anggota Ikapi, penerbit harus menghargai dan peduli terhadap kepentingan lingkungan dan sosial di masyarakat," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya