Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto/Ist
Komite IV dan Komite III DPD RI melaksanakan Rapat Kerja Gabungan (Ragab) secara virtual dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ragab tersebut membahas tentang sinkronisasi pembaruan data terpadu kesejahterasn sosial (DTKS) sebagai basis data penerima pantuan sosial pada tahun 2021.
Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan bahwa penggunaan data sebagai dasar kebijakan harus semakin ditingkatkan.
Pasalnya, pengelolaan data sangat diperlukan untuk memilih dan memilah informasi yang relevan sebagai dasar penyusunan kebijakan dengan berbasis data.
"Dengan melihat besaran anggaran bansos untuk tahun 2021 serta jenis bansos yang diprogramkan oleh pemerintah, maka keakuratan data penerima menjadi hal yang sangat penting,†kata Sultan Bachtiar, Selasa (9/2).
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto menyatakan bahwa datu data Indonesia memastikan seluruh data yang telah dikumpulkan baik melalui kementerian atau lembaga, bisa digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan pembangunan terkait.
Oleh karena itu, diperlukan sinergitas kementerian/lembaga agar dapat mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah,†ujar senator dari Provinsi Kalimantan Barat tersebut.
Senada, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menegaskan bahwa perlu dilakukannya pembenahan sistem dan mekanisme penyaluran bansos untuk menelaah kembali efektifitasnya. Kemudian, melakukan re-identifikasi sasaran penerima manfaat bansos dengan berbagai karakteristik kerentanan dan kondisi sosio-ekonominya.
"Serta memetakan sistem informasi perlindungan sosial di berbagai Kementerian/Lembaga sekaligus melihat alur dan manajemen sumber daya di dalamnya agar integrasi basis data tersebut berjalan dengan baik,†katanya.
Sementara itu, Menteri Bapenas Suharso Monoarfa menyebutkan bahwa pemutakhiran data penduduk miskin per Oktober 2020 belum optimal. Pemutakhiran data kemiskinan juga belum dilakukan menyeluruh dan secara bersamaan karena keterbatasan kemampuan dan penganggaran.
"Terdapat 148 daerah telah memperbaiki data di atas 50 persen. Sementara daerah lainnya kurang aktif memutakhirkan data sehingga mengalami stagnasi atau kenaikkan jumlah penduduk miskin,†kata Suharso.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menambahkan, strategi peningkatan kualitas DTKS tahun 2021 yang terdiri atas enam strategi, yaitu review parameter kemiskinan, pelibatan perguruan tinggi untuk quality assurance data, kolaborasi dan integrasi DTKS dengan data K/L lain, peran utama pemda untuk lakukan updating data secara periodik, pengelolaan data yang andal, dan monitoring dan perbaikan data.
“Adapun hasil pemutakhiran data program per Januari 2021 dalam program bansos tunai jumlah kabupaten/kota aktif sebanyak 347 kab/kota, jumlah data perbaikan 466.463 KPM, jumlah data penghapusan 26.726 KPM, dan jumlah data usulan sebanyak 357.260 KPM," terang Risma.
"Sementara pada Program Sembako, jumlah kabupaten/kota aktif sebanyak 256 kab/kota, jumlah data perbaikan 556.531 KPM, jumlah data penghapusan 43.898 KPM, serta jumlah data usulan 29.450 KPM,†sambungnya.
Dalam rapat tersebut akhirnya disimpulkan bahwa Komite III dan Komite IV DPD RI mendukung pemerintah untuk melaksanakan kolaborasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait pembaharuan DTKS menuju satu data Indonesia.
Selanjutnya, mendukung agar pemerintah meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan pendamping pembangunan dalam pemutakhiran data.
"Kami juga mendukung optimalisasi peran BPS dan pelibatan berbagai elemen, termasuk Perguruan Tinggi di dalam Strategi Peningkatan Kualitas DTKS tahun 2021, khususnya dalam pengembangan proses bisnis quality assurance serta mendukung koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bansos dengan Himbara dan PT. Pos Indonesia serta layanan pengaduan,†kata Ketua Komite IV Sukiryanto menambahkan.
