Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net
Kritik dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pasca Pemilu Serentak 2019 seolah diabaikan begitu saja oleh fraksi-fraksi di DPR RI.
Pasalnya, saat ini mayoritas fraksi 'balik kanan' menolak revisi UU Pemilu, yang salah satunya berisi pemisahan Pilkada 2022 dan 2023.
Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera merasa heran dengan sikap politik sejumlah fraksi di DPR RI yang belakangan beramai-ramai menolak revisi UU Pemilu. Padahal kritik dari pemerintah, dalam hal ini Mendagri dan Wakil Presiden sebelumnya, sangat mendukung perbaikan pelaksanaan pemilu.
"Sekali lagi, aneh logika yang dibangun," kata Mardani kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (10/2).
Politikus PKS ini menilai, logika yang dibangun oleh fraksi-fraksi di DPR RI dengan menolak revisi UU Pemilu sulit diterima oleh nalar.
Sebab, sejumlah kepentingan politik seperti ambang batas Presiden atau Presidential Threshold (PT) yang tinggi mengakibatkan polarisasi hingga menyerentakkan semua pemilihan di 2024 sangat berisiko baik dalam aspek penyelenggaraan pemilu, juga partai politik itu sendiri.
"Ambang batas presiden yang tinggi 20 persen bahkan membuat masyarakat terbelah. Ambang batas maju Pilkada yang 20 persen juga membuat 67 persen wakil kepala daerah maju melawan Kepala Daerah pada periode berikutnya,†ujarnya.
“Termasuk menyatukan semua pemilihan di 2024 sangat beresiko baik dalam aspek penyelenggaraan, penyelenggara hingga ikatan publik dengan parpol," demikian Mardani.
Peneliti Perludem, Fadli Ramdhanil sebelumnya mengatakan, kritik serta saran yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Mendagri Tjahjo Kumolo seharusnya diindahkan di masa sekarang ini.
Dia pun menyayangkan sikap dari parpol yang tiba-tiba menarik keinginan untuk membahas RUU Pemilu dengan alasan ingin mendukung keinginan dari presiden atau pemerintah.
"Saya ingin tarik sedikit ingatan kita ke 2019 lalu. Hanya beberapa hari setelah pemilu 2019 selesai, beberapa elit politik saat itu, Wapres JK dan Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan perlu ada evaluasi terkait desain penyelenggaraan pemilu serentak," ujar Fadli saat menjadi narasumber dalam diskusi daring yang digelar
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/2).
