Aksi nekad para pendemo yang melanggar aturan pembatasan berkerumun yang dikeluarkan pihak militer Myanmar, berujung pada penindakan tegas dari aparat kepolisian pada Selasa (9/2) siang waktu setempat.
Aparat menembakkan meriam air untuk membubarkan para pendemo di Mandalay, kota terbesar kedua Myanmar. Polisi juga menganggap aksi para pendemo itu sebagai tindakan ilegal, karena dilakukan di tengah aturan baru soal pembatasan kerumunan. AP melaporkan, laporan di media sosial mengatakan polisi juga telah menangkap lebih dari dua lusin orang di sana.
Para pengunjuk rasa yang turun ke jalan pada Selasa, masih menyuarakan tuntutan yang sama, yaitu meminta agar kekuasaan yang saat ini berada di tangan militer dikembalikan ke pemerintah sipil Aung San Suu Kyi yang digulingkan pekan lalu.
Selain di Mandalay, demonstrasi Selasa juga diadakan di kota-kota lain, termasuk Bago - tempat para tetua kota bernegosiasi dengan polisi untuk menghindari konfrontasi kekerasan - dan Dawei, dan di negara bagian Shan utara.
Di Magwe di Myanmar tengah, di mana meriam air juga digunakan, laporan yang belum dikonfirmasi di media sosial mengklaim beberapa petugas polisi telah menyeberang untuk bergabung dengan barisan pengunjuk rasa. Seorang petugas polisi di Naypyitaw juga dikatakan telah berpindah sisi.
Kerumunan lain juga terlihat di Yangon, kota terbesar di negara itu di mana ribuan orang telah berdemonstrasi sejak Sabtu, meskipun ada peningkatan keamanan. Tidak ada kekerasan yang dilaporkan.
Tentara tampaknya belum dikerahkan untuk menghentikan demonstrasi, sebuah indikator kecil pengekangan oleh pemerintah militer. Mengingat tentara Myanmar memiliki catatan kebrutalan dalam menghancurkan pemberontakan di masa lalu, serta dalam memerangi etnis minoritas di daerah perbatasan untuk menentukan nasib sendiri.
Mereka juga telah dituduh melakukan genosida dalam kampanye kontra-pemberontakan 2017 yang mendorong lebih dari 700.000 anggota minoritas Muslim Rohingya melintasi perbatasan untuk mencari keselamatan di Bangladesh.
Media pemerintah untuk pertama kalinya pada hari Senin merujuk pada protes tersebut, mengklaim bahwa mereka membahayakan stabilitas negara.
“Demokrasi bisa dihancurkan jika tidak ada disiplin,†demikian pernyataan Kementerian Penerangan yang dibacakan di stasiun televisi negara MRTV.
"Kami harus mengambil tindakan hukum untuk mencegah tindakan yang melanggar stabilitas negara, keamanan publik, dan supremasi hukum."
Namun, komandan militer Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta dan sekarang menjadi pemimpin Myanmar tidak menyebutkan kerusuhan tersebut dalam pidato berdurasi 20 menit yang disiarkan televisi Senin malam.
