Intervensi Kekuasaan Terhadap Parpol Merusak Demokrasi Dan Mengarah Ke Otoritarianisme

Upaya pengambilalihan paksa pimpinan Partai Demokrat yang diungkapkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat disayangkan. Dikhawatirkan kualitas demokrasi Indonesia semakin turun, dan bangsa ini tergelincir dalam otoritarianisme.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Dr. Wijayanto dalam webinar yang diselenggarakan LP3ES pada 7 Februari 2021.

Wijayanto mengingatkan bahwa upaya ambil alih paksa pimpinan parpol patut menjadi perhatian bersama karena bukan yang pertama kalinya.

"Ciri demokrasi adalah kompetisi, sehingga diperlukan oposisi yang sehat. Jika oposisi tidak ada lagi, maka yang menjadi korban adalah warga negara," kata Wijayanto yang juga dosen UNDIP.

Dalam acara yang sama, Visiting Fellow ISEAS Singapura, Made Supriatma mengatakan ini merupakan persoalan political clique, dimana pihak yang kuat berusaha menyingkirkan pihak yang dianggap lemah.

"Saya tidak yakin Moeldoko bergerak sendiri. Ia didukung oleh clique kekuasaan yang tidak permanen, yang berhitung apa yang dia dapat dan resources mana yang bisa digunakan," ungkapnya.

Adapun mantan Direktur LP3ES Suhardi Suryadi melihatnya dari sisi etika dan moral kekuasaan yang dilanggar.

Sementara Dr. Aisah Putri Budiarti dari LIPI memaparkan, baru pada era reformasi terdapat jaminan hukum bagi independensi partai politik. Tapi ini tidak menjamin tidak adanya intervensi kekuasaan.

Aisah merujuk pada kasus yang terjadi pada PPP dan Partai Golkar pada periode 2014-2016, saat Kemenkumham mengeluarkan SK yang mengesahkan salah satu kepengurusan, padahal konflik belum selesai. Intervensi juga dilakukan melalui lobby elit politik.

"Intervensi atas partai politik melemahkan demokrasi dari dua sisi, yaitu melemahkan oposisi dan juga melemahkan kelembagaan/sistem partai politik," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan, upaya pengambilalihan paksa ini sebagai kerja demokrasi yang paling buruk.

"Mau ambil partai orang dengan tanpa biaya besar. Paket hemat lah," ucap dia.

Menurt Pangi, Partai Demokrat menjadi sasaran karena partai ini bagus masa depannya. Secara oposisi, partai ini yang paling dilirik rakyat. PKS sama-sama oposisi, tapi kan belum pernah berkuasa. Partai Demokrat sebagai oposisi, pernah berkuasa 10 tahun, makanya dia menjadi seksi untuk diakuisisi.”

Adapun Denny Charter dari lembaga survei IndexPolitica mengatakan, upaya kudeta yang gagal dilakukan Moeldoko dkk malah menguntungkan Partai Demokrat. Lembaganya baru merilis hasil survei yang menunjukkan PD memiliki elektabilitas 11,8 persen.

"Demokrat ini akan diuntungkan, karena pemilih konservatif dan progresif itu kan sudah terbentuk di Indonesia ini, jadi orang-orang yang kecewa dengan Gerindra karena merapat ke pemerintah, sebagian besar akan ke Demokrat. Adapun efek dari isu kudeta, (Demokrat) bisa mengalami kenaikan elektabilitas 1-2 persen," ujar kata Denny memprediksi.