Pemerintah India telah meminta perusahaan media sosial Twitter untuk menghapus akun-akun yang menurut negara itu didukung oleh saingan berat mereka, Pakistan, atau dioperasikan oleh simpatisan gerakan separatis Sikh.
Informasi tersebut disampaikan oleh dua sumber kementerian teknologi India pada Senin (8/2). Tak tanggung-tanggung, jumlah akun yang diminta untuk dihapus sebanyak 1.178 pengguna.
Badan keamanan India mengatakan beberapa akun dioperasikan dari luar negeri, kata salah satu sumber, yang menolak untuk disebutkan namanya. Perintah itu juga melibatkan akun Twitter beberapa pendukung gerakan untuk tanah air Sikh merdeka bernama Khalistan, seperti dikutip dari Reuters, Senin (8/2).
Sumber tersebut menambahkan, banyak dari akun ini membagikan dan memperkuat informasi yang salah dan konten provokatif tentang protes petani yang sedang berlangsung di India.
Twitter sendiri tidak mengonfirmasi atau menyangkal apakah telah mematuhi perintah terbaru itu, tetapi mereka mengatakan, selalu meninjau konten berdasarkan aturan dan hukum setempat ketika menerima permintaan hukum tentang kemungkinan posting ilegal.
“Jika konten melanggar Peraturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan,†kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
“Jika dianggap ilegal di yurisdiksi tertentu tetapi tidak melanggar Aturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten di lokasi saja,†lanjutnya.
Perusahaan media sosial AS itu juga mengatakan mereka berhati-hati untuk meninjau permintaan hukum, yang mungkin berusaha membatasi kebebasan berekspresi, seraya menambahkan bahwa diperlukan perhatian ekstra untuk meninjau permintaan yang terkait dengan jurnalis atau pidato politik.
Puluhan ribu petani berkemah di pinggiran ibu kota India, New Delhi, selama berbulan-bulan menuntut pencabutan undang-undang pertanian baru. Mereka menuntut penarikan undang-undang pertanian baru, yang mereka katakan hanya menguntungkan pembeli swasta dengan mengorbankan para petani.
Sementara pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan reformasi justru membuka peluang baru bagi petani.
Twitter awal bulan ini menolak untuk mematuhi arahan pemerintah India untuk memblokir lebih dari 250 akun dan posting, sebuah langkah yang telah menempatkan raksasa media sosial itu di tengah badai politik di salah satu pasar utamanya.
Alih-alih menuruti permintaan, CEO Jack Dorsey sempat menggemparkan publik India setelah dia menyukai tweet yang menyarankan perusahaan harus mempertimbangkan untuk membuat emoji khusus untuk protes petani.
