Berita

Tangkapan layar nomor antrean vaksinasi/Net

Politik

Crazy Rich Diduga Ikut Vaksinasi Di Puskesmas, Gerindra: Ini Nggak Bener

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehadiran warga dari crazy rich dan penyanyi yang diduga ikut menerima vaksinasi di DKI Jakarta menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Gerindra Wahyu Dewanto menjadi salah satu yang menyoroti hal itu. Wahyu menyoroti surat keterangan seorang sosialitas yang ikut vaksinasi massal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang digelar pada 6 dan 7 Februari.

Menurutnya, dalam surat keterangan yang dibawa ke Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sosialita itu mengaku sebagai staf pengadaan apotik.


"Padahal vaksinasi massal hanya untuk tenaga kesehatan. Ini nggak bener ada crazy rich ikut vaksin massal. Kok merakyat banget ya," kata Wahyu sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta, Senin (8/2).

Video crazy rich ikut menerima vaksin diunggah melalui Instagram atas nama akun @helenalim899.

Dalam video  menampilkan sejumlah orang yang tengah menunggu antrian untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di  Puskesmas Kebon Jeruk.

Saat ditelusuri, pemilik profil Instagram @helenalim899 itu dapat dikategorikan sebagai crazy rich atau orang dengan harta bergelimang. Bahkan akun @helenalim899 menyebut dirinya sebagai tokoh publik pada profil Instagramnya.

Diketahui, selain tenaga kesehatan ada lima kelompok lainnya yang akan menjadi penerima vaksinasi yakni tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga.

Selanjutnya, urutan ke-tiga adalah guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi.

Aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif, menjadi proritas penerima vaksin Covid-19 urutan ke-empat.

Lalu masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi menjadi prioritas penerima vaksin virus corona urutan kelima. Prioritas terakhir ialah masyarakat sipil dan pelaku perekonomian lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya