Berita

Tangkapan layar nomor antrean vaksinasi/Net

Politik

Crazy Rich Diduga Ikut Vaksinasi Di Puskesmas, Gerindra: Ini Nggak Bener

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehadiran warga dari crazy rich dan penyanyi yang diduga ikut menerima vaksinasi di DKI Jakarta menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Gerindra Wahyu Dewanto menjadi salah satu yang menyoroti hal itu. Wahyu menyoroti surat keterangan seorang sosialitas yang ikut vaksinasi massal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang digelar pada 6 dan 7 Februari.

Menurutnya, dalam surat keterangan yang dibawa ke Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sosialita itu mengaku sebagai staf pengadaan apotik.


"Padahal vaksinasi massal hanya untuk tenaga kesehatan. Ini nggak bener ada crazy rich ikut vaksin massal. Kok merakyat banget ya," kata Wahyu sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta, Senin (8/2).

Video crazy rich ikut menerima vaksin diunggah melalui Instagram atas nama akun @helenalim899.

Dalam video  menampilkan sejumlah orang yang tengah menunggu antrian untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di  Puskesmas Kebon Jeruk.

Saat ditelusuri, pemilik profil Instagram @helenalim899 itu dapat dikategorikan sebagai crazy rich atau orang dengan harta bergelimang. Bahkan akun @helenalim899 menyebut dirinya sebagai tokoh publik pada profil Instagramnya.

Diketahui, selain tenaga kesehatan ada lima kelompok lainnya yang akan menjadi penerima vaksinasi yakni tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga.

Selanjutnya, urutan ke-tiga adalah guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi.

Aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif, menjadi proritas penerima vaksin Covid-19 urutan ke-empat.

Lalu masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi menjadi prioritas penerima vaksin virus corona urutan kelima. Prioritas terakhir ialah masyarakat sipil dan pelaku perekonomian lainnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya