Berita

Tangkapan layar nomor antrean vaksinasi/Net

Politik

Crazy Rich Diduga Ikut Vaksinasi Di Puskesmas, Gerindra: Ini Nggak Bener

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 08:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehadiran warga dari crazy rich dan penyanyi yang diduga ikut menerima vaksinasi di DKI Jakarta menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Gerindra Wahyu Dewanto menjadi salah satu yang menyoroti hal itu. Wahyu menyoroti surat keterangan seorang sosialitas yang ikut vaksinasi massal dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang digelar pada 6 dan 7 Februari.

Menurutnya, dalam surat keterangan yang dibawa ke Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sosialita itu mengaku sebagai staf pengadaan apotik.


"Padahal vaksinasi massal hanya untuk tenaga kesehatan. Ini nggak bener ada crazy rich ikut vaksin massal. Kok merakyat banget ya," kata Wahyu sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta, Senin (8/2).

Video crazy rich ikut menerima vaksin diunggah melalui Instagram atas nama akun @helenalim899.

Dalam video  menampilkan sejumlah orang yang tengah menunggu antrian untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di  Puskesmas Kebon Jeruk.

Saat ditelusuri, pemilik profil Instagram @helenalim899 itu dapat dikategorikan sebagai crazy rich atau orang dengan harta bergelimang. Bahkan akun @helenalim899 menyebut dirinya sebagai tokoh publik pada profil Instagramnya.

Diketahui, selain tenaga kesehatan ada lima kelompok lainnya yang akan menjadi penerima vaksinasi yakni tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga.

Selanjutnya, urutan ke-tiga adalah guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi.

Aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif, menjadi proritas penerima vaksin Covid-19 urutan ke-empat.

Lalu masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi menjadi prioritas penerima vaksin virus corona urutan kelima. Prioritas terakhir ialah masyarakat sipil dan pelaku perekonomian lainnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya