PM Shtayyeh: Butuh Keterlibatan China-Rusia Dan Eropa Untuk Capai Solusi Dua Negara Di Palestina

Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh memuji putusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang mengizinkan penyelidikan dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan faksi Palestina. Pujian tersebut disampaikannya dalam sebuah wawancara khusus bersama media Prancis, France24, Minggu (7/2).

Dia mendesak ketua jaksa pengadilan untuk segera membuka penyelidikan resmi, mencatat bahwa itu akan menjadi langkah penting menuju pengakuan internasional atas Palestina sebagai sebuah negara.

Menjawab pertanyaan tentang peran AS, Shtayyeh juga menyatakan keyakinannya bahwa negara tersebut akan segera membuka kembali biro diplomatik Palestina di Washington, serta konsulatnya di Yerusalem Timur dan akan melanjutkan bantuan kepada Palestina. Hal itu merujuk pada komunikasi yang telah terjalin antara dirinya dan pemerintahan Joe Biden.

“Kami berharap mereka akan memenuhi komitmen mereka,” ujarnya.

Namun demikian, Shtayyeh mengakui bahwa pemerintahan AS yang baru tidak mungkin membatalkan keputusan pemerintahan Trump untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

“Inilah sebabnya, proses perdamaian yang nyata tidak dapat dimediasi hanya oleh AS dan keterlibatan internasional yang lebih luas diperlukan untuk menghasilkan solusi dua negara,” ujarnya.

Upaya tersebut, kata dia, harus melibatkan pemain regional seperti Yordania dan Mesir, serta Eropa, Rusia, dan China.

Shtayyeh, dalam pernyataannya juga menyesali keputusan yang dilakukan oleh beberapa negara Arab yang melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Ia menekankan bahwa hal itu 'tidak membawa apa-apa' bagi Palestina dan mendesak kekuatan Arab untuk sekali lagi bersatu kembali untuk mendukung perjuangan Palestina.

Di akhir wawancara, Shtayyeh menyatakan bahwa pemilihan legislatif dan presiden Palestina yang akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang, akan membuka jalan bagi rekonsiliasi sejati antara musuh bebuyutan Palestina, Fatah dan Hamas.