Berita

Moeldoko diduga dalangi pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat/Net

Politik

Kalau Bidik Capres 2024, Moeldoko Lebih Baik Ngaku Ke Publik Memang Ingin Kuasai Partai Demokrat

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 03:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disarankan mengakui secara terbuka tentang adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan yang menyasar Partai Demokrat.

Demikian disampaikan pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Kata Andi, ketimbang melakukan pembelaan berupa sindiran di media sosial, Moeldoko lebih baik tampil ke publik dengan mengatakan bahwa  memang benar ngopi bersama kader Demokrat untuk merencanakan Munaslub Partai Demokrat.


"Sejatinya Moeldoko tampil ke publik dan mengakui saja bahwa ianya ‘memang ngopi politik dan membicarakan kemungkinan Munaslub Partai Demokrat dan itu sah-sah saja," demikian kata Andi.

Menurut Andi, sebagai manusia politik, hal lumrah jika mantan Panglima TNI itu ingin menguasai sebuah parpol untuk memuluskan langkahnya mengikuti pertarungan Pilpres di tahun 2024 mendatang.

"Lumrah jika Moledoko sebagai manusia politik juga punya selera duduk sebagai ketum parpol yang dapat menghantarkannya ikutan dalam kontestasi presiden di 2024," tandasnya.

Setelah memberikan respons pernyataan terbuka meluruskan tudingan Agus Harimurti Yudhoyono dan petinggi Demokrat, Moeldoko kerap memberikan status di medsos bahwa dirinya ngopi tapi ada yang grogi.

Unggahan medsos itu bernada sindiran yang mengarah pada AHY dan para petinggi Demokrat yang khawatir dengan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan secara paksa yang diduga didalangi oleh salah satunya Moeldoko.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya