Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjau banjir DKI/Net

Suluh

Gubernur Bisa Bilang, Banjir Lebih Mudah Diatasi Jika Jadi Presiden

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 22:10 WIB | OLEH: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia merupakan negara tropis yang hanya memiliki dua musim, kemarau dan penghujan. Seharusnya lebih mudah mengantisipasi akibat dari kedua musim itu ketimbang negara-negara yang berada di garis sub tropis dengan 4 musim.

Tapi faktanya kini banjir melanda sejumlah wilayah di negeri ini. Teranyar banjir melanda Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (6/2), yang buntutnya keberangkatan kereta api dari Stasiun Tawang dialihkan, sementara Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani ditutup karena landasan pacu berubah jadi kolam.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bergerak cepat dengan mencari sumber masalah banjir. Ditemukan bahwa ada sejumlah pompa air yang tidak beroperasi. Seperti di Rumah Pompa Mberok kawasan Kota Lama Semarang, dari tiga pompa yang terpasang hanya satu yang dioperasikan.


Terlepas dari itu cuaca ekstrem dituding sebagai biang kerok utama. Bahkan tidak hanya di Semarang, di Kalimantan Selatan juga cuaca ekstrem dijadikan kambing hitam penyebab banjir 10 kabupaten/kota.

Seharusnya, mengatasi banjir bukan hal sulit bagi Indonesia. Pertama, Indonesia hanya menghadapi dua musim, yang artinya masalah tidak terlalu sukar karena tidak perlu memikirkan menghadapi empat musim.

Kedua, Indonesia merupakan negara yang tanahnya subur. Artinya, air bisa dengan mudah diserap ke dalam tanah jika ada penanam pohon yang baik.

Sebagai negara agraris, air melimpah juga bisa disimpan dalam waduk-waduk yang bertujuan untuk mengalirkan air ke sawah. Namun faktanya, hujan yang seharusnya menjadi berkah justru berubah bencana.

Perdebatan mengenai sosok pemimpin wilayah pun menghangat di dunia politik. Sebagian warganet mencari serangan “nyinyir” buzzer yang biasanya dialamatkan kepada gubernur yang wilayahnya terendam banjir.

Namun hasilnya minim. Berbeda 180 derajat jika banjir melanda ibukota, DKI Jakarta, warganet langsung menghujat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mulai dari umpatan gagal, hanya mampu menata kata, hingga stereotip gubernur tidak bisa kerja terus menerjang.

Padahal baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, maupun gubernur lain memang akan kesulitan menangani banjir. Setidaknya Presiden Joko Widodo pernah merasakan kesulitan tersebut.

Di tahun 2014, tepatnya saat masih menajdi gubernur Jakarta, Jokowi mengatakan bahwa menangani banjir maupun kemacetan akan lebih mudah jika jadi presiden.

Pernyataan ini, cukup bagi Anies, Ganjar, dan gubernur lain untuk berkilah. Bahwa mereka harus menjadi presiden agar bisa mengatasi masalah banjir yang terjadi di daerah.

Walaupun kenyataannya kadang berbeda dengan apa yang diharapkan. Sebab, Jakarta tetap saja banjir saat Jokowi sudah menjadi presiden. Bahkan saat Jokowi sudah menunaikan satu periode jadi presiden, Jakarta masih dilanda banjir besar.

Mungkin jika nanti sudah jadi presiden, Anies, Ganjar, dan gubernur lain bisa kembali berkilah bahwa mereka harus dua periode, atau tiga periode agar hujan tidak lagi jadi bencana di negara tropis.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya