Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati/Net
Kondisi perekonomian dan keuangan negara pada tahun 2020 masih berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menyampaikan, Indonesia sudah memasuki periode resesi ekonomi dimulai pada pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2020 yang negatif sebesar -5,32% (yoy).
Kemudian berlanjut pada triwulan III 2020 sebesar -3,49 (yoy) persen dan terakhir pada triwulan IV 2020 berada pada angka -2,59 (yoy) persen. Secara rata-rata, pertumbuhan tahun 2020 sebesar -2,07% (yoy).
“Resesi ekonomi yang terjadi menyebabkan angka kemiskinan akan kembali berada pada angka 10-11 persen, angka pengangguran akan berada pada kisaran 7-8 persen, sedangkan angka gini ratio naik menjadi 0,381,†ucap Anis kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).
Anis mengatakan, kinerja APBN tahun 2020 juga berada kondisi terendah. Hal itu ditunjukkan dengan pendapatan negara mencapai Rp 1.633,6 triliun atau tumbuh negatif sebesar -16,7 persen. Rendahnya penerimaan negara tersebut menyebabkan defisit anggaran mencapai Rp 956,3 triliun atau 6,09 persen terhadap PDB.
“Untuk menutup defisit anggaran tersebut, pembiayaan anggaran pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp 1.190,9 triliun, utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp 1.226,8 triliun,†katanya.
Selain itu, merosotnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 membuat kinerja ekonomi tahun 2021 diliputi ketidakpastian. Terlebih penyebaran Covid-19 masih tinggi.
Dia menambahkan, defisit APBN 2021 yang diprediksi sebesar Rp 1.006,4 triliun atau sekitar 5,57 persen terhadap PDB. Dalam APBN tahun 2021, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 1.177,35 triliun.
Selain itu, pemerintah memerlukan dana besar untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19. Realisasi dana PEN 2020 mencapai angka Rp 579,78 triliun dan program PEN 2021 direncanakan sebesar Rp 553,1 triliun.
“Dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 1.132,88 triliun,†katanya.
Pihaknya menyampaikan, pertumbuhan ekonomi yang merosot di tahun lalu akibat pandemi Covid-19 tak bisa dihindari oleh pemerintah. Pandemi yang mendesak pemerintah melakukan pembatasan gerak masyarakat membuat daya beli menurun drastis.
“Pertumbuhan ekonomi minus di 2020 itu tidak terelakkan. Belanja masyarakat masih rendah. Di sisi lain, baik investasi maupun ekspor masih tumbuh negatif dan menunggu sinyal pemulihan ekonomi global," tandasnya.
