Berita

Unjuk rasa menolak kudeta militer di Myanmar/Net

Dunia

Ketika Aksi Protes Tak Terbendung, Internet Myanmar Mulai Pulih Sebagian

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 17:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebagian akses internet di Myanmar telah dipulihkan. Lantaran pemblokiran web dan media sosial nyatanya tidak menghentikan warga melakukan aksi protes besar-besaran untuk menolak kudeta militer.

Pemulihan akses internet tersebut diungkap oleh layanan pemantau Netblocks di Twitter pada Minggu (7/2).

"Pemulihan sebagian konektivitas internet dikonfirmasi di Myanmar mulai pukul 14.00 waktu setempat pada beberapa penyedia setelah pemadaman informasi," cuit Netblocks.


Khusus untuk platform media sosial, Netblocks menyebut akses masih tetap dilarang pada Minggu sore.

Meski begitu, pelanggan telepon seluler yang menggunakan layanan MPT, Ooredoo, Telenor, dan Myter sudah dapat mengakses data internet seluler dan Wi-Fi.

Sebelumnya, Netblocks mengatakan, konektivitas internet di Myanmar berada pada 14 persen dari tingkat biasanya.

Pada Sabtu (6/2), akses internet dipadamkan seiring dengan gelombang protes besar-besaran yang dilakukan oleh puluhan ribu warga Myanmar.

Para pengunjuk rasa memakai baju merah, bendera merah, dan balon merah yang mewakili warna partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

"Kami tidak ingin kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi!" seru mereka.

Unjuk rasa yang lebih besar terjadi pada Minggu, di mana puluhan ribu orang berkumpul di Yangon, berjalan menuju Pagoda Sule. Itu merupakan titik kumpul selama aksi protes pada 2007 yang dipimpin oleh biksu Buddha.

"Kami tidak ingin hidup di bawah sepatu bot militer," kata seorang pengunjuk rasa berusia 29 tahun, Ye Yint.

Berdasarkan catatan dari staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 60 ribu orang ikut dalam aksi protes di Yangon, sementara 1.000 orang melakukan unjuk rasa di Naypyidaw.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya