Berita

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait persepsi masyarakat terhadap korupsi di Indonesia/Repro

Politik

Survei LSI: Tingkat Korupsi Era Jokowi Meningkat Dua Tahun Terakhir

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Korupsi di Indonesia selama dua tahun terakhir di era pemerintahan Joko Widodo semakin meningkat.

Hal itu berdasarkan temuan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap pendapat dari masyarakat, pelaku usaha maupun akademisi, aktivis, dan media massa.

"Mereka mayoritas umumnya memandang bahwa korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir ini," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat menyampaikan hasil surveinya melalui virtual seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).


Djayadi menjelaskan, sebanyak 46 persen responden yang berasal dari opini publik yang disurvei pada November-Desember 2020 menyatakan korupsi meningkat.

"Secara keseluruhan persepsi terhadap peningkatan korupsi masih negatif. Artinya, lebih banyak masyarakat yang menilai bahwa korupsi meningkat dibandingkan yang menilai menurun," jelas Djayadi.

Selain itu, opini publik yang disurvei pada Desember 2020, sebanyak 56 persen menyatakan korupsi meningkat. Selanjutnya, sebanyak 58 persen pelaku usaha dan pemuka bisnis menyatakan hal serupa.

Sementara itu, hanya sedikit yang menyatakan korupsi menurut dalam dua tahun terakhir.

Baik itu dari opini publik yang disurvei pada November-Desember 2020, opini publik yang disurvei pada Desember 2020, maupun pelaku usaha dan pemuka opini yang disurvei pada Desember 2020 sampai dengan Januari 2021.

Mereka yang menyatakan tingkat korupsi di Indonesia menurun selama dua tahun terakhir paling tinggi sebanyak 23 persen responden. Tak hanya itu, survei ini juga meminta tanggapan dari para responden terhadap suap atau gratifikasi.

Mayoritas responden menyatakan bahwa perbuatan suap atau gratifikasi merupakan hal yang tidak wajar.

"Secara keseluruhan kita melihat bahwa suap/gratifikasi itu dinilai negatif, tidak wajar," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya