Berita

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait persepsi masyarakat terhadap korupsi di Indonesia/Repro

Politik

Survei LSI: Tingkat Korupsi Era Jokowi Meningkat Dua Tahun Terakhir

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 15:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Korupsi di Indonesia selama dua tahun terakhir di era pemerintahan Joko Widodo semakin meningkat.

Hal itu berdasarkan temuan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap pendapat dari masyarakat, pelaku usaha maupun akademisi, aktivis, dan media massa.

"Mereka mayoritas umumnya memandang bahwa korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir ini," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat menyampaikan hasil surveinya melalui virtual seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).


Djayadi menjelaskan, sebanyak 46 persen responden yang berasal dari opini publik yang disurvei pada November-Desember 2020 menyatakan korupsi meningkat.

"Secara keseluruhan persepsi terhadap peningkatan korupsi masih negatif. Artinya, lebih banyak masyarakat yang menilai bahwa korupsi meningkat dibandingkan yang menilai menurun," jelas Djayadi.

Selain itu, opini publik yang disurvei pada Desember 2020, sebanyak 56 persen menyatakan korupsi meningkat. Selanjutnya, sebanyak 58 persen pelaku usaha dan pemuka bisnis menyatakan hal serupa.

Sementara itu, hanya sedikit yang menyatakan korupsi menurut dalam dua tahun terakhir.

Baik itu dari opini publik yang disurvei pada November-Desember 2020, opini publik yang disurvei pada Desember 2020, maupun pelaku usaha dan pemuka opini yang disurvei pada Desember 2020 sampai dengan Januari 2021.

Mereka yang menyatakan tingkat korupsi di Indonesia menurun selama dua tahun terakhir paling tinggi sebanyak 23 persen responden. Tak hanya itu, survei ini juga meminta tanggapan dari para responden terhadap suap atau gratifikasi.

Mayoritas responden menyatakan bahwa perbuatan suap atau gratifikasi merupakan hal yang tidak wajar.

"Secara keseluruhan kita melihat bahwa suap/gratifikasi itu dinilai negatif, tidak wajar," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya