ProDEM: Kalau Presiden Bilang Covid-19 Terkendali, Mestinya Pejabat Negara Tidak Membantah

Pernyataan-pernyataan yang keluar dari pejabat di pemerintahan Joko Widodo dinilai membingungkan bagi publik. Pasalnya, tidak ada keselarasan antaran ucapan mereka dengan apa yang disampaikan presiden.

Begitu Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyindir gaya komunikasi pemerintah yang sebenarnya saling bantah. Bahkan tak jarang pejabat meragukan optimisme Presiden Jokowi.

“Membingungkan pernyataan-pernyataan pejabat di pemerintahan Jokowi, tak bisa berselaras dengan pernyataan presiden,” tegasnya kepada redaksi, Minggu (7/2).

Salah satu contohnya adalah saat Presiden Jokowi tegas menyatakan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali. Seketika itu juga, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang seharusnya mendukung apa yang disampaikan Jokowi, justru mempertanyakan parameter yang dipakai presiden.

Selain itu, dia juga menyindir ucapan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang malah menguak fakta bahwa masih ada 2 juta kasus Covid-19 yang belum terlaporkan.

“Kalau presiden sudah katakan terkendali, mestinya jangan dibantah dan dikuak kalau belum bisa dikendalikan,” sindirnya.

Secara khusus dia mengkritik apa yang disampaikan Luhut. Sebab, jika hal serupa dilakukan oleh rakyat biasa, maka bisa berujung pada jeruji besi.

Sebab pernyataan Menko Luhut itu seolah menunjukkan bahwa data yang selama ini dilansir oleh pemerintah soal Covid-19 adalah tidak benar atau hoax.

“Pejabat atau menteri seperti ini mesti dipecat. Iya nggak sih?” demikian Iwan Sumule.