Mendikbud Nadiem Makariem/Net
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul sepakat dengan usulan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberi solusi lain selain meniadakan Ujian Nasional di tengah pandemi Covid-19.
"Malah saya mengkritisi Nadiem Makariem begini, seolah-olah menterinya Jokowi yang digadang-gadang inovatif saya pikir tidak punya terobosan baru bagaimana meningkatkan sumber daya manusia terkait kurikulum para siswa di saat pandemi," kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).
Adib melihat, banyak persoalan di bidang pendidikan terutama yang menyangkut sistem kurikulum untuk mempertahankan kualitas dan kompetensi siswa di saat pandemi ini. Nadiem, kata Adib, hanya mengeluarkan kebijakan yang menurutnya tanpa solusi apalagi inovasi.
"Katika ujian ditiadakan lalu bagaimana misalnya mengukur agar kemampuan kompetensi siswa tidak turun. Ini yang harus diberikan solusi, kalau hanya mengeluarkan sebuah kebijakan meniadakan ujian nasional alasannya karena pandemi ya gampang saja, saya jadi menteri bisa saja kalau gitu," sindirnya.
Pada sisi lain, Adib meminta agar Nadiem melihat realitas dan fakta di lapangan. Banyak orang tua siswa mengeluh bukan hanya kemampuan anaknya turun akibat belajar daring, melainkan juga dari sisi ekonomi dan tekanan psikologis orang tua.
"Nah formula-formula mengatasai hal tersebut yang harus dikeluarkan oleh Kemendikbud, gimana ceritanya ketika belajar di saat pandemi ini, sumber daya manusia anak-anak itu konsisten dalam kompetensi para siswa itu tetap terjaga itu yang harus dipikirkan," tandas Adib.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 1/2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat. SE itu dikeluarkan untuk mengedepankan keselamatan karena Covid-19 semakin tak terkendali.
Keluarnya SE Mendikbud itu mendapat perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta agar implementasi SE ini selaras dengan kebijakan di daerah masing-masing.
Kendati begitu, senator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu menilai harus ada solusi lain yang diambil oleh Mendikbud selain menerbitkan SE tersebut.
"Harus ada solusi lain mengenai kriteria kelulusan agar kasus tidak naik kelas yang mengancam ribuan siswa di beberapa daerah tak terulang lagi, karena disebabkan oleh jaringan internet yang buruk sehingga siswa tak bisa mengikuti ujian," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Jumat (5/2).
Selain itu, mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu meminta Mendikbud belajar dari pengalaman saat ini, terkait merebaknya virus Covid-19 yang mengganggu proses belajar mengajar.
"Sebaiknya Mendikbud membuat kurikulum darurat yang dapat digunakan pada kondisi khusus, seperti sekolah dalam kebencanaan atau kejadian lainnya, sehingga kita tidak gagap dalam menghadapi permasalahan pendidikan," saran LaNyalla.
