Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

AS Makin Mantap Cabut Keputusan Trump Soal Penunjukkan Houthi Sebagai Kelompok Teroris

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 12:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat kembali menimbang untuk menganulir kebijakan luar negeri mantan Presiden AS Donald Trump. Kali ini AS bermaksud untuk mencabut sebutan teroris untuk gerakan Houthi Yaman sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan yang terjadi negara itu.

Hal itu disampaikan pejabat yang mengetahui masalah tersebut, dalam keterangannya yang dilaporkan Reuters, Jumat (5/2).

"Setelah peninjauan menyeluruh, kami dapat mengonfirmasi bahwa Sekretaris bermaksud untuk mencabut Organisasi Teroris Asing dan penunjukan Teroris Global yang ditunjuk khusus untuk Ansarallah," kata pejabat itu menggunakan nama lain untuk Houthi.


"Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penunjukan pada menit-menit terakhir ini dari pemerintahan sebelumnya, yang oleh PBB dan organisasi kemanusiaan sejak itu jelaskan akan mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia," lanjutnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri telah menggambarkan apa yang terjadi di Yaman saat ini, sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80 persen rakyatnya membutuhkan pertolongan.

Houthi ditetapkan ke dalam dafar hitam Amerika oleh mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada 19 Januari lalu, sehari sebelum Joe Biden menjabat sebagai presiden.

Meskipun dalam keputusannya, pemerintahan Trump mengecualikan kelompok bantuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan ekspor komoditas pertanian, obat-obatan, serta peralatan medis.

Menteri Luar Negeri yang baru dilantik Antony Blinken, pernah mengatakan di hari pertama bertugas, bahwa dia sedang mempelajari penetapan pemberontak Houthi sebagai organisasi teroris yang diberlakukan oleh pendahulunya Mike Pompeo.

Ia mengatakan sangat prihatin dengan sebutan 'organisasi teroris asing' untuk Houthi yang didukung Iran itu. Keputusan Pompeo itu dianggap akan memperburuk  apa yang sudah menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Sempat Kaget, Legislator Golkar Bersyukur Budi Arie Klarifikasi dan Minta Maaf

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:20

KPK Tahan Gatot Heroe Hernanda, Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:10

DPRD Siap Bongkar Oknum Parpol dan Ormas Minta Jatah Proyek SD Rembang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:05

Netflix Umumkan Pemeran Baru One Piece Season 3, Siap Hidupkan Kisah Battle of Alabasta

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:53

Bank Berwenang Menunda Transaksi Sesuai UU TPPU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:52

Daftar 6 Perusahaan di Kalimantan Disanksi Kemenhut Buntut Karhutla

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:49

Unhan Terbitkan Edaran Penggunaan Hijab bagi Kadet Putri Muslim

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:44

Diduga Terima Mobil hingga Rumah Mewah, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diselidiki KPK

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:37

Pertamina Eco RunFest 2026, Hadirkan Tujuh Inisiatif Keberlanjutan Lingkungan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:27

Lolly Suhenty: Kerja Kehumasan Bawaslu Menjaga Halaman Rumah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:26

Selengkapnya