Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti/RMOL

Politik

Ray Rangkuti: Soal Nasdem, Moeldoko Juga Harus Klarifikasi

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 11:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Nasdem tidak cukup hanya mengklarifikasi tidak terlibat gerakan mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Seharusnya, Nasdem juga meminta Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengklarifikasi bahwa Nasdem tidak terlibat upaya-upaya yang disebut inkonstutional itu.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertajuk 'Partai Demokrat Masih Memikat?' pada Sabtu (6/2).


"Misalnya ya, bahwa ada kontak antara Nasdem dan Pak Moeldoko. Itulah makanya penting bukan Nasdem-nya yang harus klarifikasi. Minta Pak Moeldoko yang klarifikasi. 'Eh Pak Moeldoko, anda menyebut nama-nama kami nih, siapa yang memberi dukungan'," ujar Ray Rangkuti.

Menurut Ray, apabila Nasdem memang tidak terlibat sama sekali dalam gerakan politik sebagaimana disampaikan bahwa PKB dan Nasdem disebut oleh Moeldoko telah digandeng untuk koalisi pada Pilpres 2024 mendatang, jika Demokrat sudah 'dikuasai' Kepala KSP itu.  

"Jadi bebannya di dia (Moeldoko), bukan di partai-partai ini (Nasdem dan PKB), bukan kepada orang-orang yang disebutkan namanya gitu loh," kata Ray Rangkuti.

"Sebab enggak ada jaminan bahwa besok hari gak dibawa-bawa lagi kan? Kayak Pak Moeldoko mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi tidak terlibat, kan kira-kira gitu," imbuh pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini

Selain Ray Rangkuti, narasumber dalam diskusi daring tersebut yakni politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng, politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan, dan peneliti Populi Center Jefri Ardiansyah.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya