Berita

Moeldoko saat memberi klarifikasi tudingan AHY, Senin (1/1)/Repro

Politik

Ciderai Nama Baik Presiden, Jokowi Disarankan Copot Moeldoko Dari Kabinet

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 05:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo disarankan segera mencopot Moeldoko jadi kursi Kepala Staf Kepresidenan apabila perombakan kabinet dilakukan dalam waktu dekat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinin (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, citra politik Joko Widodo akan rusak apabila membiarkan Moeldoko menikmatai jabatan KSP.

Analisa Dedi, terseretnya nama Moeldoko yang diduga menjadi dalang pengambilalihan kepemimpinan secara paksa Partai Demokrat mendiderai nama baik Presiden.


"Moeldoko terseret isu kegaduhan "kudeta" Demokrat, tentu kondisi ini menciderai nama baik Presiden. Sehingga mengeluarkan Moeldoko dari Istana adalah langkah yang baik," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).

Pendapat Dedi, citra pemerintahan Jokowi terlalu buruh jika orang nomor satu di Indonesia itu memberi perintah atau merestui skema politik yang diterapkan oleh Moeldoko.

Kata Dedi, jika Jokowi diam saja dengan tindakan politik Moeldoko maka hal itu membenarkan bahwa memang benar ada campur tangan dan kehendak dari Jokowi.

"Terlalu buruk citra pemerintah jika ada kecenderungan memberi perintah atau merestui, mengetahui dan diam saja sudah aib kekuasaan, apalagi hingga ada unsur perintah," pungkas Dedi.

Kegaduhan dimulai ejak Senin siang (1/2), Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya skenario pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Saat itu, AHY mengatakan mendapatkan informasi lengkap dari pengurus pusat hingga daerah. Tak tanggung-tanggung oknum pelakunya adalah dari 4 kader dan mantan kader. Selain itu nama Moeldoko turut disebutkan.

Belakangan berbaggai informasi yang disampaikan petingggi Demokrat telah menjadi kenyataan politik.

Meski Moeldoko kerap membantah bahwa dirinya tidak akan melakukan "kudeta" karena bukanlah kader partai.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya