Berita

Moeldoko saat memberi klarifikasi tudingan AHY, Senin (1/1)/Repro

Politik

Ciderai Nama Baik Presiden, Jokowi Disarankan Copot Moeldoko Dari Kabinet

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 05:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo disarankan segera mencopot Moeldoko jadi kursi Kepala Staf Kepresidenan apabila perombakan kabinet dilakukan dalam waktu dekat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinin (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, citra politik Joko Widodo akan rusak apabila membiarkan Moeldoko menikmatai jabatan KSP.

Analisa Dedi, terseretnya nama Moeldoko yang diduga menjadi dalang pengambilalihan kepemimpinan secara paksa Partai Demokrat mendiderai nama baik Presiden.


"Moeldoko terseret isu kegaduhan "kudeta" Demokrat, tentu kondisi ini menciderai nama baik Presiden. Sehingga mengeluarkan Moeldoko dari Istana adalah langkah yang baik," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).

Pendapat Dedi, citra pemerintahan Jokowi terlalu buruh jika orang nomor satu di Indonesia itu memberi perintah atau merestui skema politik yang diterapkan oleh Moeldoko.

Kata Dedi, jika Jokowi diam saja dengan tindakan politik Moeldoko maka hal itu membenarkan bahwa memang benar ada campur tangan dan kehendak dari Jokowi.

"Terlalu buruk citra pemerintah jika ada kecenderungan memberi perintah atau merestui, mengetahui dan diam saja sudah aib kekuasaan, apalagi hingga ada unsur perintah," pungkas Dedi.

Kegaduhan dimulai ejak Senin siang (1/2), Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan adanya skenario pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Saat itu, AHY mengatakan mendapatkan informasi lengkap dari pengurus pusat hingga daerah. Tak tanggung-tanggung oknum pelakunya adalah dari 4 kader dan mantan kader. Selain itu nama Moeldoko turut disebutkan.

Belakangan berbaggai informasi yang disampaikan petingggi Demokrat telah menjadi kenyataan politik.

Meski Moeldoko kerap membantah bahwa dirinya tidak akan melakukan "kudeta" karena bukanlah kader partai.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya