Berita

Ketum Partai Nasdem Surya Paloh/Net

Politik

Nasdem Berubah Haluan Tolak Revisi UU Pemilu Karena Selamatkan Kader Dari Reshuffle Kabinet

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 04:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tiba-tiba Fraksi Partai Nasdem DPR RI berubah haluan menyatakan tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Artinya Partai yang dipimpin Surya Paloh mendukung pelaksanaan Pilkada serentak di 2024.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beralasan, saat ini Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan berupaya memulihkan ekonomi.

"Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Surya Paloh, Jumat (5/2).


Dalam situasi pandemi Covid-19, Paloh memilih menjaga solidtas kaolisi menghadapi bencana non alam virus asal Kota Wuhan China itu.

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, berubahnya sikap politik Nasdem lebih disebabkan kekhawatiran dicopotnya kader dari Kabinet Indonesia Maju.

Konsekuensi dari penolakan pada revisi UU Pemilu, kata Andi sejalan dengan kehendak politik Presiden Jokowi.

"Bisa jadi Nasdem berubah haluan karena pertimbangan menyelamatkan kadernya di kementerian," demikian analisa Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).

Dalam pandangan Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, dihembuskannya wacana reshuffle oleh relawan Jokowi itu karena Presiden ingin menyingkirkan menteri yang partainya tidak sejalan dengan orang nomor satu di republik Indonesia itu.

"Dengan menyingkirkan menteri- menteri yang partainya tidak sejalan dengan presiden Jokowi (misalnya dalam kasus revisi UU Pemilu)," tandas Andi.

Saat ini dalam Kabinet Indonesia Maju ada 3 kader Partai Nasdem yang mendapatkan jatah kursi Menteri. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan lingkungan hidup Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya