Berita

Ketum Partai Nasdem Surya Paloh/Net

Politik

Nasdem Berubah Haluan Tolak Revisi UU Pemilu Karena Selamatkan Kader Dari Reshuffle Kabinet

SABTU, 06 FEBRUARI 2021 | 04:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tiba-tiba Fraksi Partai Nasdem DPR RI berubah haluan menyatakan tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Artinya Partai yang dipimpin Surya Paloh mendukung pelaksanaan Pilkada serentak di 2024.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beralasan, saat ini Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan berupaya memulihkan ekonomi.

"Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Surya Paloh, Jumat (5/2).


Dalam situasi pandemi Covid-19, Paloh memilih menjaga solidtas kaolisi menghadapi bencana non alam virus asal Kota Wuhan China itu.

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, berubahnya sikap politik Nasdem lebih disebabkan kekhawatiran dicopotnya kader dari Kabinet Indonesia Maju.

Konsekuensi dari penolakan pada revisi UU Pemilu, kata Andi sejalan dengan kehendak politik Presiden Jokowi.

"Bisa jadi Nasdem berubah haluan karena pertimbangan menyelamatkan kadernya di kementerian," demikian analisa Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).

Dalam pandangan Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, dihembuskannya wacana reshuffle oleh relawan Jokowi itu karena Presiden ingin menyingkirkan menteri yang partainya tidak sejalan dengan orang nomor satu di republik Indonesia itu.

"Dengan menyingkirkan menteri- menteri yang partainya tidak sejalan dengan presiden Jokowi (misalnya dalam kasus revisi UU Pemilu)," tandas Andi.

Saat ini dalam Kabinet Indonesia Maju ada 3 kader Partai Nasdem yang mendapatkan jatah kursi Menteri. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan lingkungan hidup Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya