Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati/Net
Rencana penggabungan waktu pelaksanaan Pilkada dengan Pemilu nasional tahun 2024 dinilai kurang tepat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati menjelaskan, pihaknya mendukung normalisasi pelaksanaan Pilkada agar bisa kembali serentak di seluruh daerah.
Namun, Normalisasi Pilkada menurutnya tidak bisa dipaksakan digelar bersamaan di 2024. Justru yang lebih realistis adalah tetap digelar sesuai jadwal yang ada di masing-masing wilayah pemilihan.
"Kalau menurut kami memang sebaiknya perlu ada normalisasi jadwal pilkada. Jadi tetap perlu ada pilkada di tahun 2022 dan 2023," ujar Khoirunnisa Agustyati saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/2).
Sosok yang kerap disapa Ninis ini memiliki dua alasan fundamental, mengapa Pilkada harus tetap digelar di 2022-2023.
Di mana yang pertama adalah munculnya dampak negatif dalam pelaksanaannya, karena jadwalnya berhimpitan dengan agenda pemilihan presiden dan pemilu legislatif.
"Lalu jika pilkada seluruh daerah juga diselenggarakan di tahun 2024 maka akan berimplikasi pada kompleksitas penyelenggarannya," ungkapnya.
"Walaupun penyelenggaraan pemilu nasional dan pilkada tidak diselenggarakan di hari yang sama, tetapi pasti tahapannya akan berhimpitan," sambung Ninis.
Kemudian untuk alasan yang kedua, Perludem melihat wacana di dalam draf RUU Pemilu yang berencana mengubah desain keserentakan pemilu menjadi pemilu nasional, yaitu menggabungkan pemilihan presiden, DPR, DPD dan kepala daerah serta DPRD tidak tepat. Karena jika Pilkada ingin dibuat serentak maka baru bisa terjadi dan realistis dilakukan di tahun 2027.
"Sehigga perlu ada penyesuaian jadwal pilkada kita, sehingga perlu ada normalisasi jadwal pilkada. Dengan demikian bisa ada penyesuaian jadwal pilkada dan serentak di 2027," demikian Ninis menambahkan.
