Berita

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko/Net

Politik

Pengamat: Moeldoko Tak Mungkin Ceroboh Kudeta AHY Demi 2024, Sengaja Pasang Badan Untuk RI 1?

JUMAT, 05 FEBRUARI 2021 | 15:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemunculan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di balik isu kudeta Partai Demokrat sulit dicerna secara mentah-mentah bila hanya dimaknai untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen berpandangan, ada beragam cabang pertanyaan yang muncul dalam polemik isu kudeta yang diembuskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.

"Apakah iya Kepala KSP itu benar ada di balik issue kudeta Demokrat itu. Atau hanya pasang badan menjaga nama baik RI 1 akibat serangan yang dilancarkan ke istana?" ujar Samuel F Silaen dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (5/2).


"Menurut hemat saya, ketua umum HKTI itu tak mungkin seceroboh itu mau melakukan tindakan sabotase jabatan AHY demi memuluskan keinginannya untuk maju capres pada 2024 nanti," sambungnya.

Selain itu, kata Silaen, muncul dugaan bahwa mantan Panglima TNI itu mendapat bisikan-bisikan dari pihak-pihak yang memiliki nama besar di panggung politik Tanah Air untuk menggoyang peta politik.

Namun yang tak bisa diabaikan, bisa saja manuver Moeldoko tersebut sengaja dilakukan untuk memberi warning terkait sikap kritis Demokrat belakangan ini yang mengarah kepada kebijakan pemerintah.

"Apakah ini semacam gol bunuh diri atau ingin membersihkan namanya dari tudingan yang diarahkan ke kursi orang nomor satu di negeri ini? "ungkap Silaen.

Pada dasarnya, kata Silaen, isu kudeta di Internal Demokrat bukan kali ini muncul. Beberapa waktu lalu terdengar ada kader-kader pendiri partai berlogo mercy itu yang tidak puas dengan suksesi di internal Demokrat.

"Hanya saja sempat padam, atau atur strategi dan kini tiba-tiba mencuat kembali dengan melibatkan pihak-pihak tertentu," ujarnya.

"Yang jelas, isu kudeta ini telah memberi AHY panggung politik yang menguntungkan Partai Demokrat," tandasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya