Berita

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko/Net

Politik

Pengamat: Moeldoko Tak Mungkin Ceroboh Kudeta AHY Demi 2024, Sengaja Pasang Badan Untuk RI 1?

JUMAT, 05 FEBRUARI 2021 | 15:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemunculan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di balik isu kudeta Partai Demokrat sulit dicerna secara mentah-mentah bila hanya dimaknai untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen berpandangan, ada beragam cabang pertanyaan yang muncul dalam polemik isu kudeta yang diembuskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.

"Apakah iya Kepala KSP itu benar ada di balik issue kudeta Demokrat itu. Atau hanya pasang badan menjaga nama baik RI 1 akibat serangan yang dilancarkan ke istana?" ujar Samuel F Silaen dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (5/2).


"Menurut hemat saya, ketua umum HKTI itu tak mungkin seceroboh itu mau melakukan tindakan sabotase jabatan AHY demi memuluskan keinginannya untuk maju capres pada 2024 nanti," sambungnya.

Selain itu, kata Silaen, muncul dugaan bahwa mantan Panglima TNI itu mendapat bisikan-bisikan dari pihak-pihak yang memiliki nama besar di panggung politik Tanah Air untuk menggoyang peta politik.

Namun yang tak bisa diabaikan, bisa saja manuver Moeldoko tersebut sengaja dilakukan untuk memberi warning terkait sikap kritis Demokrat belakangan ini yang mengarah kepada kebijakan pemerintah.

"Apakah ini semacam gol bunuh diri atau ingin membersihkan namanya dari tudingan yang diarahkan ke kursi orang nomor satu di negeri ini? "ungkap Silaen.

Pada dasarnya, kata Silaen, isu kudeta di Internal Demokrat bukan kali ini muncul. Beberapa waktu lalu terdengar ada kader-kader pendiri partai berlogo mercy itu yang tidak puas dengan suksesi di internal Demokrat.

"Hanya saja sempat padam, atau atur strategi dan kini tiba-tiba mencuat kembali dengan melibatkan pihak-pihak tertentu," ujarnya.

"Yang jelas, isu kudeta ini telah memberi AHY panggung politik yang menguntungkan Partai Demokrat," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya