Berita

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko/Net

Politik

Pengamat: Moeldoko Tak Mungkin Ceroboh Kudeta AHY Demi 2024, Sengaja Pasang Badan Untuk RI 1?

JUMAT, 05 FEBRUARI 2021 | 15:28 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kemunculan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di balik isu kudeta Partai Demokrat sulit dicerna secara mentah-mentah bila hanya dimaknai untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen berpandangan, ada beragam cabang pertanyaan yang muncul dalam polemik isu kudeta yang diembuskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.

"Apakah iya Kepala KSP itu benar ada di balik issue kudeta Demokrat itu. Atau hanya pasang badan menjaga nama baik RI 1 akibat serangan yang dilancarkan ke istana?" ujar Samuel F Silaen dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (5/2).


"Menurut hemat saya, ketua umum HKTI itu tak mungkin seceroboh itu mau melakukan tindakan sabotase jabatan AHY demi memuluskan keinginannya untuk maju capres pada 2024 nanti," sambungnya.

Selain itu, kata Silaen, muncul dugaan bahwa mantan Panglima TNI itu mendapat bisikan-bisikan dari pihak-pihak yang memiliki nama besar di panggung politik Tanah Air untuk menggoyang peta politik.

Namun yang tak bisa diabaikan, bisa saja manuver Moeldoko tersebut sengaja dilakukan untuk memberi warning terkait sikap kritis Demokrat belakangan ini yang mengarah kepada kebijakan pemerintah.

"Apakah ini semacam gol bunuh diri atau ingin membersihkan namanya dari tudingan yang diarahkan ke kursi orang nomor satu di negeri ini? "ungkap Silaen.

Pada dasarnya, kata Silaen, isu kudeta di Internal Demokrat bukan kali ini muncul. Beberapa waktu lalu terdengar ada kader-kader pendiri partai berlogo mercy itu yang tidak puas dengan suksesi di internal Demokrat.

"Hanya saja sempat padam, atau atur strategi dan kini tiba-tiba mencuat kembali dengan melibatkan pihak-pihak tertentu," ujarnya.

"Yang jelas, isu kudeta ini telah memberi AHY panggung politik yang menguntungkan Partai Demokrat," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya