Dugaan Keterlibatan Anggota DPR Inisial ACH Di Kasus Bansos Harus Ditindaklanjuti KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menindaklanjuti temuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) soal dugaan keterlibatan anggota DPR RI dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos).

Dalam temuan itu, MAKI menyebut bahwa ada anggota DPR dari partai selain PDIP yang diduga juga terlibat dalam perkara yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial. Disebutkan bahwa politisi Senayan itu berinisial ACH.

Menanggapi hal tersebut, analis sosial politik dari  Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengurai bahwa korupsi bansos secara etis politik adalah skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

"Karena baru kali ini ada korupsi dana bansos yang seharusnya untuk orang miskin," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/2).

Dengan demikian kata Ubedilah, KPK harus membongkar keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam perkara bansos ini.

“Harus dibongkar sampai keakar-akarnya, termasuk laporan dari MAKI perlu ditindaklanjuti oleh KPK," pungkas Ubedilah.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman membeberkan temuan barunya adanya keterlibatan ACH dalam korupsi bansos bersama dengan pejabat eselon 1 di Kementerian Sosial (Kemensos) berinisial PN.

Boyamin menyebut ada sekitar 12 perusahaan yang mendapatkan proyek bansos dengan kode "Bina Lingkungan" yang diinisiasi oleh ACH tersebut.