Berita

Politisi senior Partai Demokrat, Marzuki Alie/Net

Politik

Marzuki Alie: Wajar Saya Tersinggung, Tanpa Ba Bi Bu Dituduh Bagian Dari KLB

JUMAT, 05 FEBRUARI 2021 | 10:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politisi senior Partai Demokrat, Marzuki Alie memastikan dirinya tidak pernah mengusik ketenangan kepengurusan Partai Demokrat, sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin.

Atas alasan tersebut, Marzuki mengaku kesal saat namanya dihubung-hubungkan dengan upaya pengambilalihan Partai Demokrat, bersama politisi senior lain dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

“Saya tidak pernah mengganggu, tapi tiba-tiba bak petir, menuduh saya sebagai bagian dari usaha yang katanya mau KLB,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/2).


Mantan ketua DPR RI itu mengurai bahwa dirinya merupakan mantan pengurus inti yang turut membesarkan partai berlambang mercy itu menjadi partai nomor satu di Indomesia.

Seharusnya, kata Marzuki, Demokrat mengklarifikasi terlebih dahulu kepada dirinya perihal isu KLB yang dilontarkan senior Demokrat untuk menggulingkan AHY. Bukan langsung menudingnya ikut terlibat.

“Harusnya disapa, ditanya, diklarifikasi, ini tanpa ba bi bu, memfitnah. Wajar kalau saya tersinggung,” ucapnya.

Marzuki juga tidak sepakat dengan pernyataan Andi Arief yang menyebutnya tidak legowo dengan kepemimpinan AHY saat ini.

“Salah kalau dibilang nggak legowo, saya hanya kritik argumentasi dari sekretaris MT bahwa AHY pollingnya tinggi, maka dipilih menjadi ketum, bukan dinasti,” katanya.

Menurutnya, sejauh pengalamannya di organisasi partai politik dan pemimpin perusahaan, tidak ada pemilihan pemimpin itu berdasarkan sebuah poling tertinggi.

“Kalau untuk kompetisi capres bolehlah pooling menjadi pertimbangan. Memimpin partai itu perlu pengetahuan managerial, perlu punya pengalaman dan kamatengan,” imbuhnya.

Dia meminta agar Demokrat bisa mencontoh sistem politik di Amerika Serikat yang tak perlu menjadi ketum untuk melenggang menjadi calon presiden.

“Harusnya contoh Amerika, yang selalu menjadi kiblat demokrasi, mau menjadi presiden tidak perlulah menjadi Ketum. Tugas ketum itu mengelola partai, mememangkan kompetisi,” tandasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya