Sekjen PBB Antonio Guterres/Net
Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mulai meluncurkan proses perekrutan untuk sekretaris jenderal mereka berikutnya untuk masa jabatan 2022-2026.
PBB akan memulai proses seleksi pada Mei atau Juni, setelah berbicara secara informal dengan para kandidat.
"Kandidat harus memiliki kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang telah terbukti, pengalaman luas dalam hubungan internasional, dan keterampilan diplomatik, komunikasi dan multibahasa yang kuat," kata surat yang diadopsi Kamis (4/2) oleh Dewan Keamanan, seperti dikutip dari
AFP, Jumat (5/2).
Sejak didirikan pada tahun 1945, setiap sekretaris jenderal PBB adalah laki-laki. Namun, tahun ini, satu negara anggota ingin melihat posisi teratas PBB itu diisi oleh seorang wanita. Negara tersebut adalah Honduras.
"Lihatlah komitmen Anda kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tulus dan (kemungkinan) adanya calon wanita. Mulailah proses pencalonan dengan norma kesetaraan dan inklusivitas," tulis duta besar Honduras untuk PBB Mary Elizabeth Flores Flake.
Sekjen saat ini, Antonio Guterres telah mengumumkan bahwa dia akan mencalonkan diri kembali untuk mengincar posisi tersebut untuk kedua kalinya.
Mantan perdana menteri Portugis berusia 71 tahun itu, selama ini telah menikmati dukungan luas di Majelis Umum dan Dewan Keamanan, termasuk dari lima anggota tetapnya - AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris.
Selama jadi orang nomor satu di PBB, Guterres juga telah menghadapi banyak kritik dari beberapa kelompok non-pemerintah. Mereka Gutteres tidak berbuat cukup untuk membela hak asasi manusia secara global, sebuah tuduhan yang dia bantah.
Guterres - seorang ahli diplomasi di belakang layar yang menjabat selama satu dekade sebagai Komisaris Tinggi untuk Pengungsi - tidak memiliki rekam jejak yang bagus dalam penyelesaian konflik di titik-titik penting seperti Suriah dan Yaman.
Dia telah mempertahankan catatannya dan bersikeras bahwa dia lebih banyak mengangkat masalah hak asasi manusia daripada para pemimpin beberapa negara demokratis.
Pada pertengahan 2019, ia mengubah prioritasnya untuk mengedepankan pemberantasan perubahan iklim dalam agendanya.
"Saya tidak berpura-pura menguasai dunia. Tujuan utama saya adalah membuat kebisingan sebanyak yang saya bisa tentang bahaya perubahan iklim, katanya.
