Protes petani yang telah terjadi selama berbulan-bulan di India mendapat perhatian dari penjuru dunia, termasuk pemerintah Amerika Serikat. Melalui Kedutaan besarnya di New Delhi, AS mendesak pemerintah India untuk melanjutkan kembali dialog dengan para pemrotes.
"Kami mendorong agar setiap perbedaan antara pihak diselesaikan melalui dialog," kata juru bicara kedutaan AS dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (4/2).
Menanggapi pernyataan tersebut, Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa pihaknya telah 'mencatat' dan menggarisbawahi upaya yang sedang berlangsung antara pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi dan kelompok petani untuk menyelesaikan situasi tersebut.
Pemerintah Modi sendiri telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan dengan perwakilan dari ribuan petani yang telah berkemah, sebagian besar secara damai, di pinggiran New Delhi, sejak akhir tahun lalu.
Namun, dialog terputus sejak 26 Januari, ketika beberapa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di jantung ibu kota setelah berlangsung parade militer untuk memperingati Hari Republik. Sejak itu, tidak tanda-tanda kapan dialog akan dilanjutkan kembali.
Polisi tetap waspada terhadap upaya lebih lanjut oleh petani yang akan membawa protes ke ibu kota, dan telah memperkuat barikade di tiga lokasi utama.
Awal pekan ini layanan internet dihentikan sementara di beberapa daerah. Kritikan datang dari berbgai penjuru, termasuk dari aktivis dan selebriti internasional.
"Yang kami pahami adalah, akses tanpa hambatan ke informasi -termasuk internet- adalah fundamental bagi kebebasan berekspresi dan ciri khas demokrasi yang berkembang," kata juru bicara kedutaan AS.
Menanggapi soal pemutusan internet, Kementerian Luar Negeri India mengatakan itu adalah upaya mencegah kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk memobilisasi dukungan internasional terhadap negara tersebut.
"Setiap protes harus dilihat dalam konteks etos dan politik demokrasi India, dan upaya yang sedang berlangsung dari pemerintah dan kelompok petani terkait untuk menyelesaikan kebuntuan," kata juru bicara kementerian Anurag Srivastava pada Kamis (4/4).
Pemimpin serikat petani telah menyerukan pencabutan undang-undang baru dan membuat skema jaminan harga tanaman yang mengikat secara hukum. Tetapi beberapa kelompok tani telah menambah daftar tuntutan mereka.
Pada rapat umum di negara bagian Haryana utara pada hari Rabu, ribuan petani dari komunitas Jat yang berpengaruh secara politik mendukung seruan untuk membebaskan pinjaman pertanian dan menaikkan harga panen yang dibayar oleh pemerintah.
“Jika pemerintah tidak mengabulkan tuntutan kami, ribuan lebih petani akan berbaris menuju Delhi,†kata Kek Ram Kandela, pemimpin kelompok petani Jat pada rapat umum yang dihadiri lebih dari 50.000 orang.
