Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil/Net
Wacana pemerintah untuk menerbitkan sertifikat tanah elektronik mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak.
Salah satu kritik yang muncul adalah adanya isu akan dilakukan penarikan sertifikat fisik dalam proses penerbitan sertifikat elektronik.
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, isu penarikan sertifikat fisik itu tidak benar.
Menurut Sofyan, tidak ada penarikan sertifikat fisik ketika pemerintah menerbitkan sertifikat elektronik kelak.
"Kalau ada berita di masyarakat soal penarikan sertifikat tanah, itu salah kutip atau dikutip di luar konteks," ujarnya dalam Webinar 'Arah Kebijakan Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja, Kamis (4/2).
Webinar ATR/BPN tersebut yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021.
Masih kata Sofyan, permasalahan sertifikat elektronik ini banyak disalahpahami. Hal itu justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Padahal, kata dia, produk elektronik seperti sertifikat elektronik ini justru paling aman. Ia mengambil contoh dalam dunia perbankan.
Dahulu, imbuh Sofyan, para bank itu menerbitkan buku tabungan dalam bentuk fisik. Namun saat ini, semua yang berbentuk fisik itu sudah terdigitalisasi sehingga memudahkan dan aman bagi masyarakat.
"BPN tidak akan pernah menarik seritifikat masyarakat," katanya memberikan penegasan.
Sementara, Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari, dalam sambutannya memuji langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.
Termasuk dalam penerbitan sertifikat elektronik yang menjadi isu hangat dalam beberapa waktu terakhir.
"Apalagi sudah ada jaminan dari Pak Menteri," tandas Atal.
Webinar ATR/BPN dengan tuan rumah penyelenggara PWI Provinsi DKI Jakarta ini, menghadirkan pembicara utama Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto.
Webinar juga dihadiri oleh stafsus Kementerian ATR/BPN Bidang Kelembagaan yang juga Juru Bicara, Taufiqulhadi.
