Direktur Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra/Net
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang diputuskan akan berjalan untuk menangani pandemi Covid-19 mendapat dukungan dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).
"Pada prinsipnya kita setuju dan memang itu yang kita harapkan sejak awal, ada intevensi di komunitas," ujar Direktur IAKMI, Hermawan Saputra saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/2).
Tapi, Hermawan meminta pemerintah agar dalam pelaksanaannya tidak hanya sekedar menindak dan mengawasi orang-orang atau pihak-pihak yang tidak disiplin. Tetapi juga merangkul smeua pihak untuk terlibat dalam pelaksanaannya.
"Harus persuasif melaui promosi dan edukasi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hermawan menekankan satu hal yang perlu dilakukan pemerntah, agar PPKM beskala mikro ini bisa efektif menurunkan transmisi Covid-19 di masyarakat.
Yaitu, dengan mengusulkan PPKM Mikro dierapkan diseluruh Indonesia, dan tidak hanya di Jawa-Bali seperti yang terdahulu sudah dilakukan.
"Kalau ini lagi-lagi dilakukan hanya di daerah tertentu, lokus tertentu, hanya pada titik tertentu, setengah-setengah, ini tidak akan mampu menahan laju Covid. Harus dilakukan secara serempak dan dikampanyekan secara masif," tuturnya.
"Dan itu harus dilakukan serentak seluruh Indonesia ya, jangan lagi parsial berdasarkan zonasi merah, oranye, kuning, hijau, apalagi cuma di Jawa dan Jabodetabek. Itu tidak akan efektif," demikian Hermawan Saputra menambahkan.