Said Salahudin: KPU Dan Bawaslu Jangan Sok-sokan Merasa Sanggup Pilkada Digelar 2024!

Penyelenggara pemilu diminta menyuarakan sikapnya untuk menolak penyelenggaraan Pilkada berbarengan dengan pemilu 2024.

Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengharapkan hal tersebut, karena melihat dampak yang berpotensi terjadi.

Dia berkaca dari pengalaman pemilihan presiden dan pemilihan legisatif yang diserentakkan pada 2019 lalu. Di mana, banyak petugas KPPS yang  gugur akibat kelelahan.

"Dalam konteks itu penting bagi KPU dan Bawaslu untuk turut menyuarakan pandangan mereka menolak penggabungan Pemilu dan Pilkada dengan alasan keterbatasan kemampuan," ujar Said Salahudin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/2).

Seiring dengan hal tersebut, Said Salahudin justru memandang kemestian bagi KPU dan Bawaslu untuk ikut mendorong agenda revisi UU 10/2016 tentang Pilkada.

Sebab menurutnya, penataan ulang jadwal Pilkada di dalam UU 10/2016 juga memiliki tujuan mencegah pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya, dan juga menjaga kualitas Pilkada agar menjadi lebih baik.

"Jadi jangan sampai mereka (KPU dan Bawaslu) sok-sokan merasa sanggup," tandas Said Salahudin.