Pembangunan Indonesia Butuh Sistem Yang Baku, Bukan Ditentukan Janji Kampanye Capres

Di era Reformasi, Indonesia semakin tidak jelas arah pembangunannya. Tanpa ada lagi GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang menjadi pedoman pembangunan, kini pembangunan ditentukan oleh janji kampanye Capres.

Dengan wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan, juga banyak penduduk multietnis, jelas sangat berisiko jika masa depan RI ditentukan oleh janji kampanye Capres.

Demikian yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, melalui akun Twitter pribadinya, @SirianaGde, Rabu malam (3/2).

Meskipun Presiden itu pilihan rakyat, tambah Gde Siriana, akan jadi masalah besar jika sosok yang dipilih itu hanya berdasarkan popularitas saja.

"Apalagi jika presidennya suka ngibul, membiarkan korupsi merajalela, dan enggak paham persoalan-persoalan negara. Bahkan enggak paham dengan ucapannya sendiri, kemarin ngomong apa, hari ini ngomong lain lagi," terang Gde Siriana.

Semestinya, menurut Gde Siriana, negara besar itu punya sistem yang baku dan sustainable. Semua diatur oleh sistem. Baik itu kerja pemerintahan maupun arah yang akan dituju.

"Sehingga siapapun yang memerintah, negara tetap konsisten dalam pembangunan, yaitu apa dan kemana yang mau dituju," demikian Gde Siriana.