Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi/Net
Kepolisian Myanmar akan menahan Aung San Suu Kyi dan Win Myint selama dua pekan lagi, menyusul penyelidikan atas pelanggaran undang-undang impor-ekspor dan pelanggar pedoman kampanye dan pembatasan Covid-19.
Perpanjangan penahanan itu memberikan kesempatan kepada militer Myanmar untuk semakin menguatkan kendali dan cengkramannya di negara itu.
Juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Kyi Toe, memposting di akun Facebook-nya Rabu bahwa Suu Kyi akan ditahan hingga 15 Februari. Suu Kyi, pemimpin de facto Myamar yang merangkap penasihat negara, ditahan atas dugaan pelanggaran impor dan ekspor negara itu.
Presiden yang digulingkan, Win Myint, ditahan karena melanggar pedoman kampanye dan pembatasan Covid-19 berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam. Presiden dituduh mendorong kerumuman pada kampanye November lalu bersama istri dan putrinya di depan Istana Kepresidenan, yang melanggar langkah-langkah Covid-19 Kementerian Kesehatan.
Ni Ni May Myint, seorang anggota parlemen dari Negara Bagian Rakhine, telah mengkonfirmasi dakwaan terhadap dua pemimpin yang ditahan itu, dengan hukuman maksimal tiga tahun penjara.
The Myanmar Times melaporkan, Pengadilan Distrik Dekkhina di Nay Pyi Taw telah menyetujui penahanan kedua petinggi itu hingga 15 Februari. Namun, belum diketahui pasti apakah keduanya akan terus ditahan dalam tahanan rumah atau akan dipindahkan ke penjara biasa.
Media sosial Myanmar ramai mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi telah 'didakwa dengan pengkhianatan tingkat tinggi' sangat tidak berdasar.
Perebutan kekuasaan secara tiba-tiba terjadi ketika parlemen baru akan dibuka dan setelah berbulan-bulan meningkatnya gesekan antara pemerintah sipil dan militer yang kuat, yang dikenal sebagai Tatmadaw.
