Ada Opsi Lockdown, DPRD DKI: Orang Luar Yang Masuk Jakarta Harus Dibereskan

Opsi lockdown akhir pekan yang mencuat berkenaan tingginya kasus Covid-19 di Jakarta harus dipikirkan matang-matang oleh Pemprov DKI.

Sebab kebijakan lockdown secara tidak langsung akan berpengaruh kepada kegiatan ekonomi.

“Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang sekarang, kan semua tersentuh, semua masalah, ekonomi tersentuh juga. Kita sangat anjlok di dalam pendapatan,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/2).

Pria yang akrab disapa Pras ini menambahkan, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini belum berjalan efektif lantaran tingginya mobilitas masyarakat.

Salah satu penyebabnya, imbuh Pras, adalah masih banyaknya orang hilir mudik dari daerah penyangga DKI seperti Bodetabek ke Ibukota.

"DKI ini permasalahannya kan bukan orang DKI. (Warga) penunjang DKI masuk ke Jakarta, itu yang harus dibereskan juga. Kalau pendataan murni orang Jakarta, saya rasa enggak seperti kondisi sekarang," jelasnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri masih akan mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan karantina atau lockdown pada akhir pekan untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

“Itu usulan dari teman-teman di DPR RI mengacu pada apa yang dilakukan oleh Turki ada lockdown weekend Sabtu-Minggu. Silakan saja, kami serahkan kepada teman-teman DPR yang mungkin sudah disampaikan ke Kemenkes, BNPB, pemerintah pusat,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.