Berita

Ilustrasi virus corona/Net

Suluh

Sebaran Corona Semakin Tinggi, Jangan Buat Kebijakan Yang Nanggung Lagi

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 20:08 WIB | OLEH: WIDIAN VEBRIYANTO

Sudah hampir setahun rakyat Indonesia dihantui ancaman virus corona. Grafik sebarannya belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Sebaliknya terus merangkak menembus angka lebih dari 1,1 juta.

Berdasarkan data yang dirilis Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 per Rabu (3/2), jumlah pasien positif tambahan hari ini ada sebanyak 11.984 orang. Ahasil, totalnya menjadi 1.111.671 orang sudah terinfeksi di Indonesia.

Sementara, angka total kasus sembuh hari ini tercatat sudah menembus angka 905.665 orang atau 81,5 persen dari total kasus positif. Hari ini, Satgas Covid-19 mencatat tambahan kasus sembuh sebanyak 9.135 orang.


Adapun untuk tambahan pasien meninggal hari ini naik sebanyak 189 orang. Secara akumulasi, jumlahnya kini sudah mencapai 30.770 orang.

Sementara, jika total kasus positif dikurangi total kasus sembuh dan total kasus meninggal, maka angka kasus positif aktif ada sebanyak 175.236 orang, atau ada tambahan sebanyak 2.660 orang jika dikurangi dengan total kasus aktif kemarin yang sebanyak 172.576 orang.

Di satu sisi ekonomi Indonesia juga tidak memperlihatkan tanda perbaikan. Setidaknya keluhan Presiden Joko Widodo tentang ketidakefektifan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Keluh Jokowi, selain corona gagal ditekan, ekonomi juga mendem.

PPKM sendiri merupakan bentuk yang lebih soft dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mulai diterapkan di awal corona menyerang. PSBB kemudian berganti dengan PSBB transisi yang seolah memberi harapan bagi masyarakat bahwa corona segera berakhir.

Bahkan harapan semakin tinggi tatkala publik diminta bersiap untuk gelombang kedua.

Kini penerapan PSBB, PSBB Transisi, hingga PPKM sudah dilakukan. Sementara gelombang pertama tak kunjung berakhir dan virus varian baru sudah mulai mengancam.

Semakin ironi lantaran kondisi ekonomi masyarakat terdampak kian memprihatinkan. Apalagi dana bantuan sosial yang diperuntukkan sebagai penolong rakyat miskin dikorupsi oleh sang menteri.

Laju ekonomi yang selalu didengungkan akan bangkit di tahun 2021 juga belum tampak terlihat. Utang masih terus meningkat, tapi masyarakat kunjung terangkat.

Semua ini harus jadi pelajaran berharga bagi Presiden Jokowi. Bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah harus tegas.

Sejumlah ahli sudah memberi saran kepada pemerintah untuk menyelesaikan akar dari masalah ini, yaitu soal kesehatan. Kebijakan tegas dan terukur perlu dilakukan demi memberi kepastian ke publik.

Sebagai saran, pemerintah bisa memilih opsi lockdown dua bulan untuk menekan sebaran corona. Jika dalam dua bulan semua di-lockdown ketat, dengan hanya membolehkan pelayan kesehatan dan unsur-unsur lain pembantu penanganan corona yang bisa beraktivitas, niscaya sebaran corona tidak akan semasif saat ini.

Di satu sisi, pemerintah harus bisa memastikan bahwa pasokan makanan rakyat tercukupi selama lockdown. Sistem distribusi bantuan tidak boleh lagi dimanfaatkan oknum-oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.

Tidak kalah penting, pemerintah harus bisa menjamin bahwa setelah 2 bulan berjalan, rakyat bisa kembali beraktivitas mendekati normal. Apalagi jika selama dua bulan itu, pemerintah menggalakkan vaksinasi dengan lebih masif.

Jadi jangan lagi buat kebijakan nanggung. Seolah-olah ingin mengatasi dua krisis sekaligus. Padahal menyelesaikan satu krisis tersebut bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya