Berita

Ilustrasi virus corona/Net

Editorial

Sebaran Corona Semakin Tinggi, Jangan Buat Kebijakan Yang Nanggung Lagi

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 20:08 WIB | OLEH: WIDIAN VEBRIYANTO

Sudah hampir setahun rakyat Indonesia dihantui ancaman virus corona. Grafik sebarannya belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Sebaliknya terus merangkak menembus angka lebih dari 1,1 juta.

Berdasarkan data yang dirilis Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 per Rabu (3/2), jumlah pasien positif tambahan hari ini ada sebanyak 11.984 orang. Ahasil, totalnya menjadi 1.111.671 orang sudah terinfeksi di Indonesia.

Sementara, angka total kasus sembuh hari ini tercatat sudah menembus angka 905.665 orang atau 81,5 persen dari total kasus positif. Hari ini, Satgas Covid-19 mencatat tambahan kasus sembuh sebanyak 9.135 orang.


Adapun untuk tambahan pasien meninggal hari ini naik sebanyak 189 orang. Secara akumulasi, jumlahnya kini sudah mencapai 30.770 orang.

Sementara, jika total kasus positif dikurangi total kasus sembuh dan total kasus meninggal, maka angka kasus positif aktif ada sebanyak 175.236 orang, atau ada tambahan sebanyak 2.660 orang jika dikurangi dengan total kasus aktif kemarin yang sebanyak 172.576 orang.

Di satu sisi ekonomi Indonesia juga tidak memperlihatkan tanda perbaikan. Setidaknya keluhan Presiden Joko Widodo tentang ketidakefektifan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Keluh Jokowi, selain corona gagal ditekan, ekonomi juga mendem.

PPKM sendiri merupakan bentuk yang lebih soft dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mulai diterapkan di awal corona menyerang. PSBB kemudian berganti dengan PSBB transisi yang seolah memberi harapan bagi masyarakat bahwa corona segera berakhir.

Bahkan harapan semakin tinggi tatkala publik diminta bersiap untuk gelombang kedua.

Kini penerapan PSBB, PSBB Transisi, hingga PPKM sudah dilakukan. Sementara gelombang pertama tak kunjung berakhir dan virus varian baru sudah mulai mengancam.

Semakin ironi lantaran kondisi ekonomi masyarakat terdampak kian memprihatinkan. Apalagi dana bantuan sosial yang diperuntukkan sebagai penolong rakyat miskin dikorupsi oleh sang menteri.

Laju ekonomi yang selalu didengungkan akan bangkit di tahun 2021 juga belum tampak terlihat. Utang masih terus meningkat, tapi masyarakat kunjung terangkat.

Semua ini harus jadi pelajaran berharga bagi Presiden Jokowi. Bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah harus tegas.

Sejumlah ahli sudah memberi saran kepada pemerintah untuk menyelesaikan akar dari masalah ini, yaitu soal kesehatan. Kebijakan tegas dan terukur perlu dilakukan demi memberi kepastian ke publik.

Sebagai saran, pemerintah bisa memilih opsi lockdown dua bulan untuk menekan sebaran corona. Jika dalam dua bulan semua di-lockdown ketat, dengan hanya membolehkan pelayan kesehatan dan unsur-unsur lain pembantu penanganan corona yang bisa beraktivitas, niscaya sebaran corona tidak akan semasif saat ini.

Di satu sisi, pemerintah harus bisa memastikan bahwa pasokan makanan rakyat tercukupi selama lockdown. Sistem distribusi bantuan tidak boleh lagi dimanfaatkan oknum-oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain.

Tidak kalah penting, pemerintah harus bisa menjamin bahwa setelah 2 bulan berjalan, rakyat bisa kembali beraktivitas mendekati normal. Apalagi jika selama dua bulan itu, pemerintah menggalakkan vaksinasi dengan lebih masif.

Jadi jangan lagi buat kebijakan nanggung. Seolah-olah ingin mengatasi dua krisis sekaligus. Padahal menyelesaikan satu krisis tersebut bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya