Berita

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Haris Rusly Moti: Pecat Nadiem Atau Indonesia Alami Lost Generation

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 12:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah Presiden Joko Widodo yang tetap mempertahankan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mulai dipertanyakan.

Salah satunya oleh aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti. Secara tegas dia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengurai satu saja alasan mendasar mengapa Nadiem dipertahankan.

“Sebutkan satu saja alasan, di luar dari dia sebagai anak muda,” tanyanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/2).


Haris Rusli Moty mengurai bahwa semenjak pertama kali menjabat sebagai Mendikbud, sudah tampak Nadiem tak punya visi dan misi dalam membangun dan menata ulang sistem pendidikan nasional sebagai dasar membentuk karakter bangsa.

Sementara saat menghadapi pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, seluruh orang tua wali siswa maupun siswa bingung dengan nasib pendidikan anaknya. Di satu sisi, Mendikbud Nadiem tak menampakkan batang hidungnya untuk memberikan arahan terkait pendidikan di masa Covid-19.

Bahkan sekolah dan kampus saat ini bagaikan anak ayam kehilangan induk karena tidak mendapat arahan dari Mendikbud Nadiem, yang mestinya bertindak sebagai navigator pendidikan dan kebudayaan dalam menghadapi darurat Covid.

“Masing-masing pengurus sekolah dan kampus, baik swasta maupun negeri, berusaha tetap berjalan dengan caranya masing masing tanpa navigasi dari Mendikbud Nadiem,” tekannya.

Mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu merasa yakin Menteri Nadiem saat ini tidak mengetahui keadaan pendidikan di Indonesia. Termasuk tidak tahu bahwa banyak sekolah dan kampus yang terancam tutup karena tak sanggup biayayai operasionalnya.

Haris Rusly Moti yakin Nadiem tidak tahu dilema yang dialami orang tua siswa dan mahasiswa yang tetap harus membayar SPP, sedangkan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang tak memadai.

Di satu sisi, jika pembayaran SPP disetop, maka bisa berakibat para guru dan dosen tak dapat gaji atau honor.

“Masalahnya di saat pandemi seperti saat ini, mayoritas orang tua siswa dan mahasiswa yang tak mampu secara ekonomi jika terus dipaksa bayar SPP secara full,” sambungnya.

Menurut Haris Rusly Moti, jika ketidakmampuan Nadiem Makarim dalam memimpin pendidikan nasional Indonesia diteruskan, maka tidak menutup bangsa Indonesia menghadapi lost generation. Artinya, generasi masa depan bangsa ini akan musnah.

“Anak anak kita akan menjadi generasi zombie yang jadi objek eksploitasi industri digital,” tegasnya.

Atas alasan di atas, dia mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo, masa depan bangsa Indonesia tidak terletak pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jembatan, jalan tol, pelabuhan, dan lain. Masa depan bangsa Indonesia sangat tergantung kepada generasi penerus nya.

“Jika Presiden Joko Widodo tetap menempatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tak kredibel seperti Nadiem Makarim, maka wajar saja saya menuduh Presiden Joko Widodo secara sengaja menghancurkan masa depan Indonesia, melalui menghancurkan pendidikan generasi penerusnya,” lanjut Haris Rusly Moti.

Sementara kepada Nadiem Makarim, dia meminta untu sadar dan mawas diri akan ketidakmampuan dalam memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan.

“Keberadaan anda sebagai Mendikbud tak menjadi solusi, tapi justru menambah masalah. Kepada Presiden Joko Widodo, segera pecat Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Saran saya Nadiem diangkat saja jadi Menteri Khusus urusan Bisnis Jual Beli Data,” tegasnya.

“Pilihanya, pecat Nadiem atau Indonesia alami lost generation,” demikian Haris Rusly Moti.

Dalam akun Twitter pribadinya, Haris Rusly Moti berencana mengajukan gugatan ke PTUN terkait Keppres pengangkatan Nadiem Makarim sebagai menteri. Dia beralasan bahwa gugatan didasarkan pada kegundahan orang tua akan masa depan pendidikan anak.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya