Berita

Kepala KSP, Moeldoko saat klarifikais tudingan dalang kudeta AHY Senin malam (1/2)/Repro

Politik

Moeldoko Diduga Klaim Direstui Jokowi, Demokrat: Memangnya Boleh Ijon Kavling Capres?

SELASA, 02 FEBRUARI 2021 | 15:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution merasa heran dan bertanya-tanya tentang sikap orang di sekeliling Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ini Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Syahrial merasa heran apabila Moeldoko diperbolehkan untuk bertugas melakukan konsolidasi politik atau menggelar rapat 'gelap' dalam rangka melakukan upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

Bahkan mengklaim telah mendapatkan restu dari 'Pak Lurah' sebutan lain Presiden Jokowi untuk maju sebagai Calon Presiden di 2024 mendatang.


Bahkan informasi yang diterima pihak Demokrat, Moeldoko akan menggandeng salah satu Gubernur sebagai Calon Wakil Presiden kelak.

Menurut Syahrial, rasa-rasanya hal itu tidak lazim dilakukan oleh seorang yang memiliki kedudukan sebagai orang di lingkaran Istana.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahrial dalam akun Twitter pribadinya @syahrial_nst pada Selasa (2/2) menanggapi pernyataan Moeldoko yang mengaku bahwa ia hanya didatangi sekelompok orang, bukan ia yang mendatangi mereka.

Sekelompok orang itu mengacu pada isu kader dan eks kader Demokrat yang berupa melakukan kudeta kepemimpinan partai berlambang mercy.

"Pak @jokowi apakah Kepala KSP juga bertugas ikut rapat-rapat “gelap” penggulingan @PDemokrat dari hotel ke hotel? Mengaku dapat restu Lurah jadi Capres 2024 dengan salah satu gubernur sebagai cawapresnya? Memangnya di negara ini boleh ijon beli kavling jabatan Capres dan Cawapres?" kata Syahrial.

Skenario kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat terungkap dari kesaksian para pengurus tingkat pusat hingga daerah.

Moeldoko tidak secara tegas menolak, ia meminta Demokrat tidak mengkaitkan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai berlambang mercy itu tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya