Lebih Khawatirkan Penularan Covid-19, Pemerintah Thailand Tidak Mau Ikut Campur Soal Kudeta Myanmar

Gesekan yang terjadi di Myanmar yang berakhir dengan kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi membuat para petinggi dunia ikut bersuara. Salah satunya datang dari tetangga mereka, Thailand.

Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwon, dalam komentarnya menyebut pengambilalihan militer di negara tetangganya itu sebagai masalah internal negara tetangga.

"Itu urusan internal mereka," kata Prawit kepada wartawan, ketika ditanya tentang kudeta Myanmar dan penahanan sejumlah petinggi partai NLD, seperti dikutip dari Bangkok Post, Selasa (2/1).

Jenderal Prawit mengatakan, pemerintah Thailand lebih khawatir tentang lebih banyak kasus virus corona yang diimpor dari Myanmar sebagai akibat dari kudeta.

Thailand dan Myanmar berbagi perbatasan yang membentang sekitar 2.400 kilometer. Pemerintah sendiri belum mendeklarasikan posisi formal mengenai situasi politik di Myanmar.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen juga menyebut peristiwa kudeta Myanmar sebagai urusan internal mereka. Berbeda dengan Singapura yang memiliki keprihatinan yang serius tentang situasi tersebut.

Myanmar menutup perbatasan dengan Thailand di distrik Mae Sai di Chiang Rai, mendorong perdagangan perbatasan antara kedua negara terhenti. Di distrik Mae Sot di Provinsi Tak, nampak truk terlihat menganggur di pos pemeriksaan di depan Jembatan Persahabatan Thailand-Myanmar kedua, karena tidak dapat melintasi perbatasan ke Myanmar.

Situasi di perlintasan perbatasan di provinsi lain yang bertetangga dengan Myanmar tidak jelas.

Pakamas Wierra, wakil ketua Kamar Dagang Chiang Rai, mengatakan kepada media bahwa perdagangan perbatasan harus segera dilanjutkan karena kedua negara perlu menjaga pasokan barang.

"Gangguan perdagangan bisa menelan biaya antara 30-50 juta baht per hari," katanya.