Berita

AHY saat umumkan adanya gerakan kudeta di Partai Demokrat/RMOL

Politik

Jokowi Didesak Balas Surat AHY, Saiful Anam: Kalau Tidak Bisa Jadi Blunder Istana

SELASA, 02 FEBRUARI 2021 | 12:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dinilai harus segera mengklarifikasi atas surat yang ditayangkan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal isu kudeta di tubuh Demokrat.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, jika Jokowi tidak memberikan klarifikasi, maka akan menjadi blunder seolah-olah isu kudeta yang dilakukan oleh orang-orang Istana benar adanya.

"Karena kalau tidak, maka bisa jadi blunder seolah benar bahwa Istana yang telah mengskenariokan adanya kudeta didalam tubuh Partai Demokrat," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/2).


Karena kata Saiful, tidak cukup hanya Moeldoko yang muncul dihadapan publik, karena Moeldoko sendiri namanya menjadi terduga akan mengkudeta Demokrat.

"Butuh orang netral yang tidak disebut-sebut untuk melakukan klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan dari Partai Demokrat, syukur-syukur Jokowi langsung yang melakukan konfirmasi atas apa yang sebenarnya terjadi," jelas Saiful.

Menurut Saiful, rakyat akan lebih percaya jika Jokowi yang langsung menyatakan secara terbuka di media atas dugaan adanya kudeta di tubuh Demokrat yang disebut dimotori oleh orang dekat Istana.

Andai tidak dibalas secara resmi, Saiful Anam menyarankan agar pihak Istana menjelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi.

Misalnya, adanya indikasi pihak yang mengklaim sebagai orang dekat Istana untuk klaim merencanakan kudeta di Partai Demokrat.

"Sebaiknya Presiden tidak segan-segan untuk merespon bahkan melakukan pemecatan terhadap orang-orang tersebut, tidak terkecuali kepada Moeldoko misalnya," pungkas Saiful.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya