Berita

AHY saat umumkan adanya gerakan kudeta di Partai Demokrat/RMOL

Politik

Jokowi Didesak Balas Surat AHY, Saiful Anam: Kalau Tidak Bisa Jadi Blunder Istana

SELASA, 02 FEBRUARI 2021 | 12:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dinilai harus segera mengklarifikasi atas surat yang ditayangkan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal isu kudeta di tubuh Demokrat.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, jika Jokowi tidak memberikan klarifikasi, maka akan menjadi blunder seolah-olah isu kudeta yang dilakukan oleh orang-orang Istana benar adanya.

"Karena kalau tidak, maka bisa jadi blunder seolah benar bahwa Istana yang telah mengskenariokan adanya kudeta didalam tubuh Partai Demokrat," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/2).


Karena kata Saiful, tidak cukup hanya Moeldoko yang muncul dihadapan publik, karena Moeldoko sendiri namanya menjadi terduga akan mengkudeta Demokrat.

"Butuh orang netral yang tidak disebut-sebut untuk melakukan klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan dari Partai Demokrat, syukur-syukur Jokowi langsung yang melakukan konfirmasi atas apa yang sebenarnya terjadi," jelas Saiful.

Menurut Saiful, rakyat akan lebih percaya jika Jokowi yang langsung menyatakan secara terbuka di media atas dugaan adanya kudeta di tubuh Demokrat yang disebut dimotori oleh orang dekat Istana.

Andai tidak dibalas secara resmi, Saiful Anam menyarankan agar pihak Istana menjelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi.

Misalnya, adanya indikasi pihak yang mengklaim sebagai orang dekat Istana untuk klaim merencanakan kudeta di Partai Demokrat.

"Sebaiknya Presiden tidak segan-segan untuk merespon bahkan melakukan pemecatan terhadap orang-orang tersebut, tidak terkecuali kepada Moeldoko misalnya," pungkas Saiful.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya