Berita

Anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Anis Fauzan/Ist

Politik

Ada Upaya Kudeta Demokrat, Anis Fauzan: Kita Akan Lawan

SELASA, 02 FEBRUARI 2021 | 08:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kepengurusan Partai Demokrat di era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mayoritas diisi oleh anak-anak muda. Mereka tidak mempunyai beban masa lalu.

"Sehingga jangan coba-coba Demokrat ditekan-tekan atau diganggu, karena pasti kita akan melawan," kata anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Anis Fauzan, yang dikutip Kantor Berita RMOLJakarta dari akun Facebook pribadinya, Selasa (2/2).

Anis mengungkapkan, lazimnya kaum muda, partai berlambang bintang mercy ini sedang menata masa depan bersama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Karenanya Anis menegaskan, kader Demokrat akan melakukan perlawanan sekuat tenaga apabila ada pihak yang berupaya mengambil alih kepemimpinan partai dengan cara-cara yang inkonstitusional.

"Ada upaya kudeta kepemimpinan kami, bisa pastikan kami akan berdiri tegak melawan itu semua," tegas Anis.

Melalui konferensi pers pada Senin kemarin (1/2), Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada gerakan upaya kudeta di partai yang dipimpinnya.

Dijelaskan AHY, upaya paksa pengambilalihan pimpinan Partai Demokrat ini dilakukan oleh lima orang.

Yaitu satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan tidak hormat karena korupsi pada 9 tahun lalu, satu mantan kader yang keluar 3 tahun lalu, dan satu nonkader partai yang juga seorang pejabat tinggi pemerintah.

Dia hanya memberikan kriteria oknum kader dan mantan kader dan orang dekat Presiden Joko Widodo.

Setelah beberapa jam memberi pernyataan kepada media, petinggi Demokrat kemudian menyebutkan bahwa lingkaran Jokowi yang menjadi dalang kudeta adalah Kepala Staf Kepresidean (KSP) Moeldoko.

Moeldoko pun akhirnya merespons tuduhan terbuka pihak Demokrat.

Namun, mantan Panglima TNI di akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak membantah secara tegas. Ia hanya meminta gerakan itu tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan bahwa sebagai mantan Panglima, kerap menerima berbagai elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang.

Moeldoko bahkan secara terbuka meminta AHY dan petinggi Demokrat untuk tidak terbawa perasaan dengan wacana pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.

Mantan KSAD itu juga mengatakan, isu kudeta kepemimpinan AHY terasa aneh. Biasanya, kata Moeldoko kudeta mencuat dari internal bukan dari luar partai.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya