Berita

Pemimpin oposisi Uganda Bobi Wine/Net

Dunia

Bobi Wine Gugat Kemenangan Presiden Yoweri Museveni Dalam Pilpres Uganda 2021 Ke Mahkamah Agung

SELASA, 02 FEBRUARI 2021 | 06:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemimpin oposisi Uganda Bobi Wine mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung pada Senin (1/2) waktu setempat, meminta pengadilan membatalkan hasil pemilihan dan menuntut pemilihan ulang.

Wine mengatakan, kemenangan Presiden Yoweri Museveni dalam pemilihan bulan lalu adalah tidak sah berdasarkan sejumlah bukti yang sudah ia kumpulkan.

"Kami menginginkan pembatalan pemilu (dan meminta pemilu ulang). Kami tidak ingin (Museveni) berpartisipasi dalam pemilu mendatang," kata Medard Sseggona, salah satu pengacara Wine, di gedung pengadilan Kampala, seperti dikutip dari AFP, Senin (1/2).


Museveni, mantan pemimpin pemberontak berusia 76 tahun yang telah memerintah sejak 1986, memenangkan masa jabatan keenam dengan 58,6 persen suara. Sementara Wine, penyanyi berusia 38 tahun yang menjadi anggota parlemen, berada di urutan kedua dengan 34,8 persen. Akibat kekalahannya, Wine mengecam pemungutan suara itu sebagai tipuan belaka.

Di bawah konstitusi Wine, yang bernama asli Robert Kyagulanyi, memiliki waktu 15 hari sejak pengumuman hasil oleh komisi pemilihan untuk menantang hasil tersebut.

Mahkamah Agung sekarang harus memutuskan petisi dalam waktu 45 hari ke depan.

Wine mengatakan bahwa dia memiliki banyak bukti kecurangan, termasuk pengisian kotak suara, intimidasi pemilih dan manipulasi hasil di tempat pemungutan suara individu.

Sebaliknya, Museveni justru menyatakan pemilu tahun ini adalah yang terbersih dalam sejarah pasca kemerdekaan Uganda.

Pengadilan Uganda selama bertahun-tahun menuai kritik dari oposisi politik dan beberapa aktivis hak asasi manusia atas dugaan 'putusan partisan' untuk kasus-kasus politik.

Ladislaus Rwakafuuzi, seorang pengacara dan analis hak-hak Uganda, yang menegaskan bahwa pengadilan lebih bermaksud untuk menjaga 'stabilitas'.

"Satu-satunya masalah adalah para hakim," katanya. "Mereka tahu kalau membatalkan pemilu bisa menyebabkan kudeta atau bisa menyebabkan instabilitas. Itu yang mereka takuti."

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Sempat Kaget, Legislator Golkar Bersyukur Budi Arie Klarifikasi dan Minta Maaf

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:20

KPK Tahan Gatot Heroe Hernanda, Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:10

DPRD Siap Bongkar Oknum Parpol dan Ormas Minta Jatah Proyek SD Rembang

Rabu, 26 Agustus 2026 | 20:05

Netflix Umumkan Pemeran Baru One Piece Season 3, Siap Hidupkan Kisah Battle of Alabasta

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:53

Bank Berwenang Menunda Transaksi Sesuai UU TPPU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:52

Daftar 6 Perusahaan di Kalimantan Disanksi Kemenhut Buntut Karhutla

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:49

Unhan Terbitkan Edaran Penggunaan Hijab bagi Kadet Putri Muslim

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:44

Diduga Terima Mobil hingga Rumah Mewah, Anggota DPRD Kota Bengkulu Diselidiki KPK

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:37

Pertamina Eco RunFest 2026, Hadirkan Tujuh Inisiatif Keberlanjutan Lingkungan

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:27

Lolly Suhenty: Kerja Kehumasan Bawaslu Menjaga Halaman Rumah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 19:26

Selengkapnya